Daftar Undang-Undang Tahun 2009

Undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang.



Berikut Daftar Undang-Undang Tahun 2009:

Nomor	Tentang
1 TAHUN 2009	PENERBANGAN
2 TAHUN 2009	LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA
3 TAHUN 2009	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
4 TAHUN 2009	PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
5 TAHUN 2009	PENGESAHAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
6 TAHUN 2009	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG
7 TAHUN 2009	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENJADI UNDANG-UNDANG
8 TAHUN 2009	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2006
9 TAHUN 2009	BADAN HUKUM PENDIDIKAN
10 TAHUN 2009	KEPARIWISATAAN
11 TAHUN 2009	KESEJAHTERAAN SOSIAL
12 TAHUN 2009	PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DI PROVINSI RIAU
13 TAHUN 2009	PEMBENTUKAN KABUPATEN MAYBRAT DI PROVINSI PAPUA BARAT
14 TAHUN 2009	PENGESAHAN PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL UNTUK MENCEGAH, MENINDAK, DAN MENGHUKUM PERDAGANGAN ORANG, TERUTAMA PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
15 TAHUN 2009	PENGESAHAN PROTOCOL AGAINST THE SMUGGLING OF MIGRANTS BY LAND, SEA AND AIR, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME (PROTOKOL MENENTANG PENYELUNDUPAN MIGRAN MELALUI DARAT, LAUT, DAN UDARA, MELENGKAPI KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENENTANG TINDAK PIDANA TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI)
16 TAHUN 2009	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG
17 TAHUN 2009	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG
18 TAHUN 2009	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
19 TAHUN 2009	PENGESAHAN STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (KONVENSI STOCKHOLM TENTANG BAHAN PENCEMAR ORGANIK YANG PERSISTEN
20 TAHUN 2009	GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

Number	About
21 TAHUN 2009	PENGESAHAN AGREEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10 DECEMBER 1982 RELATING TO THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF STRADDLING FISH STOCKS AND HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS (PERSETUJUAN PELAKSANAAN KETENTUAN-KETENTUAN KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG HUKUM LAUT TANGGAL 10 DESEMBER 1982 YANG BERKAITAN DENGAN KONSERVASI DAN PENGELOLAAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA TERBATAS DAN SEDIAAN IKAN YANG BERUAYA JAUH)
22 TAHUN 2009	LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
23 TAHUN 2009	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007
24 TAHUN 2009	BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
25 Tahun 2009	PELAYANAN PUBLIK
26 TAHUN 2009	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2008 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2009
27 TAHUN 2009	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
28 TAHUN 2009	PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
29 TAHUN 2009	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG KETRANSMIGRASIAN
30 TAHUN 2009	KETENAGALISTRIKAN
31 TAHUN 2009	METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
32 TAHUN 2009	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
33 TAHUN 2009	PERFILMAN
34 TAHUN 2009	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI MENJADI UNDANG-UNDANG
35 TAHUN 2009	NARKOTIKA
36 TAHUN 2009	KESEHATAN
37 TAHUN 2009	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN MENJADI UNDANG-UNDANG
38 TAHUN 2009	POS
39 TAHUN 2009	KAWASAN EKONOMI KHUSUS
40 TAHUN 2009	KEPEMUDAAN

Number	About
41 TAHUN 2009	PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
42 TAHUN 2009	PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
43 TAHUN 2009	KEARSIPAN
44 TAHUN 2009	RUMAH SAKIT
45 TAHUN 2009	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
46 TAHUN 2009	PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
47 TAHUN 2009	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2010
48 TAHUN 2009	KEKUASAAN KEHAKIMAN
49 TAHUN 2009	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM
50 TAHUN 2009	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA
51 TAHUN 2009	PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
52 TAHUN 2009	PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Share this post