Dukungan Indonesia Untuk Mendorong Pengakuan Internasional Terhadap Palestina

SUDUT HUKUM | Sejarah Indonesia di OKI mengalami dinamika yang cukup unik, keanggotaan dan peran aktif Indonesia di OKI bermula sejak Organisasi Islam terbesar di dunia ini berdiri pada 25 september 1969, karena Indonesia merupakan salah satu dari 24 negara yang hadir dalam KTT I di Rabat, Maroko yang merupakan awal berdirinya OKI. Namun sangat disayangkan peran Indonesia pada awal-awal keikut sertaan ini masih mengalami pasang surut. Bahkan keanggotaan Indonesia di OKI sempat menjadi perdebatan baik dikalangan OKI maupun di dalam negeri . ketika piagam OKI dicetuskan pada yahun 1972, Indonesia menolak menandatanganinyakarena berdasarkan UUD 1945 Indonesia bukanlah negara Islam, demikian juga dengan politik luar negeri Indonesia yang Bebas Aktif, tidak mendasarkan pada nilai Islam. Namun, karena tuntutan aspirasi dan politik dalam negeri, maka Indonesia mulai aktif ikut berperan aktif tahun 1990-an. Ketika Presiden Soeharto untuk pertama kalinya hadir dalam KTT ke-6 OKI yang diselenggarakan di Senegal, Desember 1991.

Pada KTT III tahun 1972 di Jeddah, Saudi Arabia, Indonesia secara resmi menjadi anggota OKI dan turut menandatangani piagam OKI. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara anggota OKI pemula. Bahkan didalam pertemuan-pertemuan resmi, Indonesia dianggap telah menjadi anggota OKI sejak tahun 1969.

Isu palestina terus mendapatkan perhatian khusus Indonesia, termasuk dalam forum multilateral. Peran Indonesia dalam mendorong berdirinya negara Palestina yang merdeka dan hidup berdampingan secara damai dengan Israel dalam forum multilateral, antara lain dilakukan melalui PBB,GNB,dan OKI. Dalam kaitan ini, penanganan peran Indonesia yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Direktoral Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata (KIPS) adalah terkait pemajuan pembahasan situasi di Palestina pada forum PBB serta upaya komunitas internasional untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.