Sistem Pidana Minimum
Sunday, 20 July 2014
SUDUT HUKUM | Penegakan hukum
pidana, secara fungsional akan melibatkan minimal 3 (tiga) faktor yang saling
terkait, yaitu faktor perundang-undangan; faktor aparat/penegak hukum;
dan faktor kesadaran hukum . Faktor perundang-udnangan-dalam hal ini
perundang-undangan pidana, meliputi hukum pidana materiil (hukum
pidana substantif), hukum pidana formil (hukum acara pidana)
maupun hukum pelaksanaan pidana. Berkaitan dengan faktor
perundang-undangan pidana ini, Ketua Mahkamah Agung R.I., Bagir Manan
mengatakan, bahwa dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum
pidana tersebut, adalah isi/hasil penegakan hukum (substantif justice)
dan tata cara penegakan hukum (procedural justice).
Untuk faktor perundang-udangan inipun terkait dengan tahapan-tahapan kebijakan
formulatif (legislatif). Kebijakan aplikatif (yudikatif) dan kebijakan
administratif (eksekusi). Dapat dikatakan, bahwa pada tahap kebijakan
formulatif merupakan penegakan hukum “in abstracto”, yang pada
gilirannya akan diwujudkan dalam penegakan hukum “in concreto”. (melalui
tahap kebijakan aplikasi dan eksekusi).
Pemidanaan dapat dilihat sebagai rangkain proses dan kebijakan yang
konkretisasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahapan berikut yaitu :
tahapan legislatif (legislatif). Kebijakan aplikatif (yudikatif) dan kebijakan
administratif (eksekusi). Oleh karena pemidanaan adalah sarana yang dipakai
dalam penegakan hukum pidan, maka dikatakan bahwa penegakan hukum
pidana bukan hanya menjadi tugas kewajiban aparat penegak hukum atau
yudikatif dan pelaksana hukum atau eksekutif, tetapi juga menjadi tugas
kewajiban aparat pembuat hukum atau legislatif.
Dan, apabila harus diperbandingkan diantara ketiga tahapan tersebut, maka
kebijakan yang dibuat aparat pembuat undang-undang (kebijakan formulatif)
merupakan tahap yang strategis. Letak strategisnya adalah karena garis-garis
kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang diformulasikan oleh aparat
legistatif merupakan landasan legalitas bagi aparat penerap pidana (aparat
yudikatif) dan aparat pelaksana pidana (aparat eksekutif/administratif). Hal
ini juga berarti, apabila dalam tahap kebijakan (formulatif) ini terdapat
kelemahan perumusan pada sistem pemidanaannya, maka eksisnya berimbas pada
tahap-tahap berikutnya (tahap aplikasi dan tahap eksekusi). Dengan perkataan
lain, kelemahan penegakan hukum pidana “in abstacto” akan membawa
pengaruh pada kelemahan penegakan hukum “in concreto”. Terlihatlah
betapa urgennya kebijakan legislatif (kebijakan formulatif) mengenai hukum
pidana dalam keseluruhan penegakan hukum pidana tersebut.
Dalam praktek pembuatan perundang-udnangan di Indonesia, penggunaan pidana
sebagai bagaian dari politik atau kebijakan hukum pidana sudah dianggap
sebagai hal yang wajar, hingga terkesan tidak perlu lagi dipersoalkan
eksistensinya. Akibat yang bisa dilihat adalah hampir selalu dicantumkannya
sanksi pidana, baik mengenai strafsoort, atau strafmaat ataupun strafmodus,
pada setiap kebijakan pembuatan perundang-udangan pidana di Indonesia dengan
tanpa adanya penjelasan resmi tentang pemilihan atau penentuannya.
Dari bermacam produk perundang-udangan pidana di Indonesia akhir-akhir ini, ada
yang menentukan pidana maksimum khusus saja, namun ada beberapa lainnya,
utamanya pada delik-delik tertentu, sekaligus disebutkan pidana maksimum khusus
dan minimum khususnya, baik dengan perumusan alternatif, atau komulatif, atau
juga kumulatif-alternatif.
Selanjutnya dalam tatran aplikasi, pada delik-delik tertentu sebagaimana
didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, ternyata ada beberapa hakim (dengan
pertimbangan hukum tertentu) yang menjatuhkan pidana di bawah
batas/limit ancaman pidana minimal khusus dalam rumusan deliknya, pada hal
sesungguhnya pembuat undang-undang menetapkan pidana minimum khusus untuk
delik-delik tertentu tersebut bukan tanpa maksud dan tujuan.
Ditingkat aplikasi, suatu putusan pidana yang dijatuhkan hakim dapat membawa
dampak luas, tidak hanya bagi pelaku tindak pidana yang bersangkutan, akan
tetapi juga bagi korban dan masyarakat. Ini karena dalam proses penjatuhan
pidana, di samping bersentuhan dengan aspek yuridis, juga di dalamnya terkait
dengan aspek sosiologis dan aspek filosofis.
Sebagaimana kaidah hukum, maka suatu putusan pidana, idealnya juga harus
memenuhi ketiga macam unsur tersebut :yuridis, sosiologis dan filosofis. Hakim
akan menggunakan metode analisis yuridis komprehensif untuk memecahkan hukum
dari perkara yang ditanganinya. Aspek yuridis sebagai pendekatan pertama dan
utama yaitu sesui dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan
filosofis yaitu berintikan pada kebenaran dan rasa keadilan, sedangkan
pendekatan sosiologis yaitu sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di
masyarakat.
Perihal pentingnya suatu putusan pidana, harus memenuhi tiga unsur : yuridis,
sosiologis dan filosofis tersebut, Soerjono Soekanto, mengemukan alasannya
sebagai berikut : apabila hanya mementingkan aspek yuridisnya, maka putusannya
menjadi tidak hidup; apabila hanya mementingkan aspek sosiologisnya, maka
putusannya menjadi sarana pemaksa; dan apabila hanya mementingkan aspek filosofisnya,
maka putusannya menjadi tidak realistik.
Ada wacana diantara para pemerhati hukum, bahwa untuk penjatuhan pidana
pada delik-delik tertentu, manakah yang harus lebih diprioritaskan antara
kepentingan kepastian hukum di satu pihak ataukah kepentingan keadilan
di lain pihak, demikian juga, manakah yang harus diprioritaskan antara
kepentingan perlindungan masyarakat di satu pihak, dengan kepentingan pembinaan
individu pelaku tindak pidana di lain pihak. Hal ini merupakan reaksi dan sikap
kritis terhadap beragamnya stafmaat yang sudah diputuskan oleh lembaga
peradilan terhadap perkara-perkara tindak pidana tertentu tersebut. Tampak luar
dari persoalan tersebut adalah munculnya issue disparitas pidana (disparity of
sentencing) diantara delik-delik tertentu tersebut.
Menurut Cheang, disparitas pidana (disparity of sentencing) yang dimaksudkan
disini adalah penerapan pidana yang berbeda-beda terhadap tindak pidna yang
sama (the same offence) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat
berbahayanya dapat diperbandingkan (offences of comparable seriosness) tanpa
disertai dasar pertimbangan atau penalaran yang sahih (valid reason). Jackson
menambahkan, bahwa disparitas pidana juga dapat terjadi pada pemidanaan yang
berbeda terhadap dua orang atau lebih terdakwa yang melakukan suatu tindak
pidana secara bersama-sama (complicity), namun tanpa pertimbangan yang
rasional. Karenanya, sebagaimana pendapat Sudarto, bahwa masalahnya bukan pada
menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi bagaimana disparitas tersebut harus
reasonable.
Secara umum dapat dikatakan bahwa dilihat dari sumbernya, maka faktor penyebab
disparitas pidana selain berasal dari hakim (yang menjatuhkan putusan pidana),
juga utamanya berasal dari kelemahan hukum positif (peraturan
perundang-undangan). Masalah pemidanaan hanyalah merupakan salah satu
sub-sistem dalam sistem penyelenggaran hukum pidana. Masalah disparitas
pidana yang juga menjadi bagian dari masalah pemidanaan, karenanya juga
bersifat multikausal. Namun secara sederhana, dapat dikatakan bahwa disparitas
pidana yang bersumber dari hukum positif atau peraturan
perundang-undangan, antara lain adalah karena belum diaturnya pedoman
penjatuhan pidana (statutory guidelines for sentencing atau
straftoemetingsleidraad, sedangkan yang bersumber dari hakim antara lain karena
adanya pemahaman idiologis yang beragam terhadap philosophy of punishment,
setidaknya dalam mengikuti aliran hukum pidana (aliran klasik ataukah
aliran modern) dan selanjutnya (berdampak pada) implementasi kebebesan hakim
(judicial discreation) dalam memilik jenis pidana (strafsoort) dan menentukan
berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang
terbukti melakukan suatu tindak pidana.
Perihal disparitas pidana yang bersumber dari hakim, juga pernah dikemukakan
oleh Roem Dhaamdusdi, seorang hakim senior pada pengadilan pidana Thailand yang
mengatakan : “ idealnya pidana yang dijatuhkan oleh hakim atas tindak pidana
yang serupa haruslah sama, akan tetapi tampaknya dalam praktek hal ini sukar
dilaksanakan, disebabkan masing-masing hakim mempunyai ide pemahaman
sendiri-sendiri tentang penjatuhan pidana”.
Dilatarbelakangi oleh pertama, adanya fakta disparitas pidana yang sangat
mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya, dan kedua,
adanya keinginan untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya
standar minimal obyektif untuk delik-delik tertentu yang sangat dicela dan
merugikan/membahayakan masyarakat/negara, serta ketiga, demi untuk lebih
mengefektifkan pengaruh prevensi umum (general prevention) terhadap delik-delik
tertentu yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat, maka lembaga
undang-undang kemudian menentukan, bahwa untuk delik-delik tertentu tersebut,
disamping ada pidana maksimum khususnya, juga sekaligus ditentukan pidana
minimum khususnya.
Membahayakan dan meresahkan masyarakat,maka lembaga pembuat undang-undang
kemudian menentukan,bahwa untuk delik-delik tertentu tersebut,disamping ada
pidana maksimum khususnya,juga sekaligus ditentukan pidana minimum khususnya.
Ide dasar sistem pidana minimum khususnya tersebut kemudian(idealnya)
ditindaklanjuti dengan menentukan kreteria kualitatif dan kuantitatif untuk
sistem pidana minimum khusus.Ini berarti, pemegang kebijakan legislasidalam
membuat undang-undang pidana, tidak boleh sembarangan dan asal taruh pinada
minimum khusus di dalam rumusan deliknya,dengan tanpa memperhatikan kreteria
kualitatif sistem pidana minimum khusus.
Indonesia sampai dengan sekarang ini belum memiliki “sistem pemidanaan yang
bersifat nasional” yang di dalamnya mencakup “pola pemidanaan” dan “pedoman
pemidanaan”,yaitu acuan/pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat
/menyusun peraturan perundang –undangan yang mengandung sanksi pidana.Istilah
pola pemidanaan ini sering juga disebut “pedoman legislatif” atau “pedoman
formulatif”. Sedangkan “pedoman pemidanan” adalah pedoman penjatuhan/penerapan
pidana untuk hakim (“pedoman yudikatif”/”pedoman aplikatif”) Dilihat dari
fungsi keberadaannya,maka pola pemidanaan ini seharusnya ada lebih dahulu
sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP nasional dibuat.
Memang kita sudah memiliki UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, namun substansi undang-undang ini adalah lebih mengenai
asas, proses? prosedur penyiapan, pembahasan, tiknis penyusunan dan
pemberlakuannya .Undang-undang ini sama sekali tidak menyinggung tentang
“pemidanaan”, setidaknya hal-halyang berkaitan tentang jenis pidana
(strafsoort),kreteria sedikit lamanya pidana (strafmaat) serta cara pelaksanaan
pidana (strafmodus).
Meski Indonesia belum memiliki “pola pemidanaan” yang berkaitan dengan kreteria
kualitatif dan kuantitatif penentuan pidana minimum khusus,namun bilanmenyadari
bahwa efektivitas penegakan hukum itu bertitik tolak dari kualitas
produk kebijakan legislatif, maka melihat perkembangan doktrin pidana dan atau
melakakan studi komparasi pada beberapa perundang-undangan pidana negara lain
yang sudah mengatur hal itu adalah salh satu solusinya.
Secara kualitatif, menurut doktrin Ilmu Pengetahuan hukum Pidana,
delik-delik tertentu yang ditentukan pidana minimum khususnya adalah yang
berkarakter berikut :
a.Delik-delik yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan
masyarakat;
b.Delik-delik yang dikualifisir atau diperbeart oleh akibatnya
(erfolgsqualifizierte delikte).
Lebih jauh Muladi mengatakan, bahwa terhadap delik-delik berkarakter tersebut
di atas utamanya yang berpotensi mengancam sendi-sendi kehidupan negara, maka hukum
pidana harus tampil sebagai primum remidium.
Selanjutnya menurut H.G. De Bunt, hukum pidana berperan sebagai primum
remidium, apabila :
-Korban sangat besar
-Terdakwa residivis
-Kerugian tidak dapat dipulihkan (irreparable)
Selanjutnya untuk ukuran kuantitatif, tidak ada bahan rujukan baku. Salah satu
solusinya adalah dengan membandingkannya dengan formulasi pidana minimum khusus
di beberapa KUHP negara lain.
Ada beberapa contoh undang-undang khusus yang mencantumkan pidana minimum
khusus di dlam rumusan deliknya, diantaranya adalah UU Nomor 7 Tahun 1992 junto
UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika; UU nomor 22 Tahun 1992 tentang Narkotika; UU Nomor 5 Tahun 1999
tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat; UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari KKN; UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia; UU nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta; UU nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak; UU nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara;
UU nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD; UU nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan; UU nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme; UU nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden; UU Nomor 15 Tahun 2002 junto UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang; UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumu; UU Nomor
2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; UU Nomor 23
Tahun 2004 tentang Lembaga Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; UU Nomor
24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah; UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
Dari formulasi sistem pemidanaan yang diatur dalam undang-undang di atas,
utamanya yang menyangkut rumusan pidana minimum khusus, maka nampak hal-hal
sebagai berikut :
1.Tidak ada keseragaman ukuran kuantitatif tentang kapan atau pada maksimum
pidana (penjara, kurungan dan denda) berapa dapat dimulai dicantumkan minimum
khususnya. Untuk pidana penjara, ada yang menggunakan ukuran tahun (dari 3
tahun hingga 15 tahun) dan ada pula yang menggunakan ukuran bulan. Demikian
juga untuk pidana kurungan, ada yang menggunakan ukuran tahun dan ada juga yang
menggunakan ukuran bulan. Untuk pidana denda, ada yang menggunakan ukuran
jutaan rupiah, dan ada pula yang menggunakan ukuran milyaran rupiah.
2.Tidak ada keseragaman rentang-kisaran untuk pidana penjara minimum khususnya.
Demikian juga dengan pidana kurungan minimum khususnya dan pidana denda minimum
khusus. Selanjutnya dari kisaran terendah, baik untuk pidana penjara, pidana
kurungan, maupun pidana denda, dengan menggunakan ukuran kualitatif, ternyata
tidak (semuanya) menunjukkan bahwa delik-delik tersebut merupakan delik-delik
yang sangat membahayakan/meresahkan masyarakat, dan atau delik0delik yang
dikualifisir atau diperberat akibatnya (erfolgsqualifizierte delikte).
3.Tidak ada kesebandingan/kesetaraan rasio, antara maksimum khusus dengan
minimum khususnya, baik untuk pidana penjara, pidana kurungan maupun pidana
denda.
Beragamnya rumusan strafmaat dalam undang-undang yang mencantumkan pidana
minimum khusus sebagaimana tersebut di atas, adalah bersumber pada belum adanya
“pola pemidanaan” yang dapat dipedomani oleh pemegang kebijakan legistlasi.
Akibat yang sudah dapat dibayangkan adalah adanya inkonsistensi formulasi
pidana minimum khusus pada beberapa undang-undang yang menjadi produk kebijakan
legislasi tersebut, dan ini pada gilirannya potensial mempengaruhi efektivitas
penegakan hukumnya di tingkat kebijakan aplikasi.
DAFTAR PUSTAKA
1. Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, bandung, 1981.
2. Rahardjo Satjipto, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjaun Sosiolgis,
BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1983.
3. Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
4. Juwana Hikmahanto, Hukum Dalam Kajian Law and Development: Problem
dan Fundamen Bagi Solusi di Indonesia, Varia Peradilan, Tahun XXI Nomor 244,
Maret 2006.
5. J. Djohansah, Legal Justice Social Justice dan Moral Justice dalam praktek,
Makalah, Mahkamah Agung, Jakarta, 2004.
6. Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum,
Citra Adiatya Bhakti, Bandung, 1989
7. Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2002.
8. Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia dimasa datang,
Pidato pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
Semarang, 1990.
9. Atmasasmita Romli, Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis, Kencana, Bogor,
2003.
10. Bagir Manan, Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Varia Peradilan,
Majalah Hukum Tahun ke XX Nomor 241 Nopember 2005.