Undang-Undang Tahun 2014

Undang-Undang Year 2014

Nomor	Tentang
1 TAHUN 2014	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
2 TAHUN 2014	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
3 TAHUN 2014	PERINDUSTRIAN
4 TAHUN 2014	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI UNDANG-UNDANG
5 TAHUN 2014	APARATUR SIPIL NEGARA
6 TAHUN 2014	DESA
7 TAHUN 2014	PERDAGANGAN
8 TAHUN 2014	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
9 TAHUN 2014	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS
10 TAHUN 2014	PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM (KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR)
11 TAHUN 2014	KEINSINYURAN
12 TAHUN 2014	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014
13 TAHUN 2014	PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA (EXTRADITION TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA)
14 TAHUN 2014	PEMBENTUKAN KABUPATEN MUNA BARAT DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
15 TAHUN 2014	PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON TENGAH DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
16 TAHUN 2014	PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
17 TAHUN 2014	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
18 TAHUN 2014	KESEHATAN JIWA
19 TAHUN 2014	PENGESAHAN PERSETUJUAN TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI (AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY)
20 TAHUN 2014	STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN
21 TAHUN 2014	PANAS BUMI
22 TAHUN 2014	PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
23 TAHUN 2014	PEMERINTAHAN DAERAH
24 TAHUN 2014	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2013
25 TAHUN 2014	HUKUM DISIPLIN MILITER
26 TAHUN 2014	PENGESAHAN ASEAN AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION (PERSETUJUAN ASEAN TENTANG PENCEMARAN ASAP LINTAS BATAS)
27 TAHUN 2014	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015
28 TAHUN 2014	HAK CIPTA
29 TAHUN 2014	PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
30 TAHUN 2014	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
31 TAHUN 2014	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
32 TAHUN 2014	KELAUTAN
33 TAHUN 2014	JAMINAN PRODUK HALAL
34 TAHUN 2014	PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI
35 TAHUN 2014	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
36 TAHUN 2014	TENAGA KESEHATAN
37 TAHUN 2014	KONSERVASI TANAH DAN AIR
38 TAHUN 2014	KEPERAWATAN
39 TAHUN 2014	PERKEBUNAN
40 TAHUN 2014	PERASURANSIAN
41 TAHUN 2014	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
42 TAHUN 2014	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Share this post