Hukum Kewarisan Islam
Thursday, 8 October 2015
Sudut Hukum | Hukum Kewarisan Islam
Hukum kewarisan Islam sudah diatur
sedemikian rupa dalam Al-Quran, diantaranya terdapat dalam Surat Al-Nisa (4):
7, 8, 9, 10, 11, 12, 33 dan 176. Dibandingkan dengan ayat-ayat Al- Quran
lainnya ayat-ayat tentang hukum waris adalah merupakan ayat-ayat hukum yang
paling tegas dan rinci isi kandungannya. Menentukan siapa-siapa yang berhak
menjadi ahli waris serta kapan harta peninggalan (tirkah) boleh dibagi.
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
dinyatakan bahwa “Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan
hak pemilik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang
berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing”. Sedangkan
pengertian Hukum Kewarisan Islam menurut Prof. Dr. Amir Syarifudin dapat
diartikan dengan “seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan
Sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang
telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan
mengikat untuk semua yang beragama Islam”.[1]
Dalam Kompilasi Hukum Islam, Buku II
Tentang Hukum Kewarisan, Pasal 171 KHI butir (a), yang dimaksud Hukum Kewarisan
adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan
(tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan
berapa besar bagiannya masing-masing. Berbeda dengan hukum waris berdasar
Perdata Barat, hukum waris didefinisikan dengan “Kumpulan peraturan yang
mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan
kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi
orang-orang yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak
ketiga”.[2]
Tujuan dari Hukum Waris Islam sendiri
adalah “mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar supaya dapat
bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik”.[3] Oleh
karena itu peninggalan atau harta pusaka itu adalah hak milik dari yang
meninggalkan baik yang ia dapati sendiri, secara usaha perseorangan atau
pemberian secara sah dari orang lain atau warisan turuntemurun, maka Agama
Islam menganggap bahwa pengaturan warisan adalah urusan ahli waris, tidak dapat
dicampuri oleh orang luar yang tidak termasuk keluarga yang berhak.
[1] Amir Syarifuddin,
Hukum Kewarisan Islam, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal 6
[2]
Pitlo, HukumWaris, Intermasa, Jakarta, hal 1
[3] Suma M. Amin, Hukum
Keluarga Islam diDunia Islam, PT Grasindo Persada, Jakarta, 2004, hal 108