Pelepasan Hak Atas Tanah
Saturday, 7 May 2016
SUDUT HUKUM | Pasal 1 butir 6 Perpres No 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Tanah-tanah yang dibebaskan dengan mendapat ganti kerugian berupa:
- Uang;
- Tanah Pengganti;
- Pemukiman Kembali;
Pelepasan hak atas tanah ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi kebutuhan akan tanah dalam usaha-usaha pembangunan, baik yang dilakukan instansi/badan pemerintah maupun kepentingan swasta. Setiap hak atas tanah dapat diserahkan secara sukarela kepada negara. Penyerahan secara sukarela inilah yang disebut melepaskan hak, dalam prakteknya istilah sukarela itu tidak murni lagi, sebab ada unsur paksaan. Dalam bahasa sehari-hari penyerahan sukarela seperti itu adalah akibat tindakan penggusuran oleh suatu pihak yang membutuhkan tanah yang dilepaskan itu. Penggusuran itu banyak terjadi di kota besar seperti kota Jakarta.
(Baca juga: Hak atas tanah)
Pada hakikatnya penggusuran dalam arti di atas adalah suatu pencabutan terselubung. Praktek demikian timbul karena acara pencabutan hak berdasar Undang-Undang No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang ada diatasnya dianggap terlalu lama dan tidak efesien. Seperti dijelaskan di depan dalam acara pelepasan hak, banyak instansi yang turut campur, bahkan juga Presiden.