Kedudukan Yurisprudensi Dalam Hukum Indonesia
Sunday, 11 September 2016
SUDUT HUKUM | Dalam
sistem peradilan di Indonesia sumber hukum yang paling utama adalah
undang-undang. Apabila masalah yang
disengketakan terdapat ketentuannya dalam hukum positif atau dalam kodifikasi
perundang-undangan, penyelesaian sengketa mesti tunduk kepada ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal yang demikian, hakim tidak boleh
mengambil putusan yang menyimpang dan bertentangan (contrary) dengan ketentuan
undang-undang tersebut sesuai dengan
asas ketentuan undang-undang harus diutamakan dan diunggulkan (statute law must
prevail) dari ketentuan hukum yang lain.[1]
Namun, jika tidak ada suatu
undang-undang yang mengatur, maka hakim dengan kewenangannya dapat menggalihukum (rechtsvinding) dan memutus sesuai dengan hati nurani berdasarkan
nilai-nilai keadilan. Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil
suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara diatur dalam Pasal 27 UU no. 14 tahun
1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman jo Pasal 28 ayat (1)
UU nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman jo Pasal 5 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan: ‚Hakim
wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat‛.
Kebijakan
ini bertujuan tercapainya asas-asas Peradilan Agama, salah satu asasnya ialah
asas fleksibilitas, yakni pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan sederhana,
cepat, dan biaya ringan. Adapun asas ini diatur dalam pasal 57 ayat 3 UU Nomor
7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 maupun UU Nomor 50
Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 2 ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman.[2]
[1] Yahya Harahap, Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan
Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam Tingkat Banding, h 149.
[2] Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan
Agama, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012) h 32.
