Hirarkhi Penataan Ruang

SUDUT HUKUM | Dalam penyelenggaraan penataan ruang harus memperhatikan hirarkhi penataan ruang mendasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menentukan sebagai berikut:

• Rencana umum tata ruang:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
2. Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

• Rencana rinci tata ruang:

1. Rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional.
2. Rencana tata ruang kawasan strategis propinsi.
3. Rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.

Sebelum ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah, menentukan jenis penataan ruang di daerah (Kabupaten/Kota) dan bentuk hukumnya, diatur sebagai berikut ]:

• Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
• Rencana Terperinci Tata Ruang Kawasan di Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati (Keputusan bersifat mengatur) dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
• Rencana Teknik Ruang dengan Peraturan Bupati (Keputusan bersifat mengatur).

Selanjutnya untuk menjaga kesinambungan dan hirarkhi penyusunan rencana tata ruang, berdasarkan Pasal 3 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, disebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional merupakan pedoman untuk penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Share this post