Daftar Undang-Undang Tahun 2007

Undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan Undang-Undang.

Berikut Daftar Undang-Undang Tahun 2007:

Nomor	Tentang
1 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
2 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN NAGEKEO DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
3 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA TENGAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
4 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KOTA KOTAMOBAGU DI PROVINSI SULAWESI UTARA
5 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN BATU BARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
6 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN KAYONG UTARA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
7 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN PIDIE JAYA DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
8 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KOTA SUBULUSSALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
9 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA
10 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA DI PROVINSI SULAWESI UTARA
11 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN GORONTALO UTARA DI PROVINSI GORONTALO
12 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN BANDUNG BARAT DI PROVINSI JAWA BARAT
13 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN KONAWE UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
14 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON UTARA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
15 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO DI PROVINSI SULAWESI UTARA
16 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
17 TAHUN 2007	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL TAHUN 2005 – 2025
18 TAHUN 2007	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM TENTANG PENETAPAN BATAS LANDAS KONTINEN, 2003 (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM CONCERNING THE DELIMITATION OF THE CONTINENTAL SHELF BOUNDARY, 2003)
19 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DI PROVINSI PAPUA
20 TAHUN 2007	PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA TENTANG KEGIATAN KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON COOPERATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF DEFENSE AND SECURITY)

Nomor	Tentang
21 TAHUN 2007	PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
22 TAHUN 2007	PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
23 TAHUN 2007	PERKERETAAPIAN
24 TAHUN 2007	PENANGGULANGAN BENCANA
25 TAHUN 2007	PENANAMAN MODAL
26 TAHUN 2007	PENATAAN RUANG
27 TAHUN 2007	PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
28 TAHUN 2007	PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
29 TAHUN 2007	PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
30 TAHUN 2007	ENERGI
31 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KOTA TUAL DI PROVINSI MALUKU
32 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KOTA SERANG DI PROVINSI BANTEN
33 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN PESAWARAN DI PROVINSI LAMPUNG
34 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN TANA TIDUNG DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
35 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN KUBU RAYA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
36 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
37 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DI PROVINSI SUMATERA UTARA
38 TAHUN 2007	PEMBENTUKAN KABUPATEN PADANG LAWAS DI PROVINSI SUMATERA UTARA
39 TAHUN 2007	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI
40 TAHUN 2007	PERSEROAN TERBATAS

Nomor	Tentang
41 TAHUN 2007	PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007
42 TAHUN 2007	PENGESAHAN PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA (TREATY ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF KOREA)
43 TAHUN 2007	PERPUSTAKAAN
44 TAHUN 2007	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2000 TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS MENJADI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
45 Tahun 2007	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008
46 TAHUN 2007	PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2005
47 TAHUN 2007	PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AUSTRALIA TENTANG KERANGKA KERJA SAMA KEAMANAN (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND AUSTRALIA ON THE FRAMEWORK FOR SECURITY COOPERATION)
48 TAHUN 2007	PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA MENJADI UNDANG-UNDANG

Share this post