Pengertian pencatatan perkawinan

SUDUT HUKUM | Pengertian pencatatan perkawinan

Dalam Undang-undang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan, hanya di dalam penjelasan umum dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Dengan memahami apa yang termuat dalam penjelasan umum itu dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Dengan maksud sewaktu-waktu dapat dipergunakan bilamana perlu dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang otentik.

Dalam hal pencatatan perkawinan, hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan itu harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan seperti tersebut diatas, maka sesungguhnyapencatatan perkawinan banyak kegunaannya bagi kedua balah pihak yang melaksanakan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan dimilikinya akta perkawinan sebagai tertulis yang otentik dan membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa perkawinan. Disamping itu juga dengan dimilkinya akta perkawinan, seseorang Pegawai Pencatat Nikah dapat menuntut berbagai tunjangan, misalnya tunjangan isteri, tunjangan anak atau tunjangan lain yang berhubungan dengan perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa dalam pencatatan nikah terdapat “maslahah mursalah” dalam kehidupan bermasyarakat, maka melaksanakan pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu keharusan bagi mereka yang beragama Islam.

Sehubungan dengan itu maka keharusan mencatatkan perkawinan menurut Undang-undang perkawinan yang berlaku seperti yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan, adalah sejalan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam hukum Islam.

Share this post