Habeas corpus di Amerika Serikat
Wednesday, 12 November 2014
PIDANA | Habeas corpus di Amerika Serikat merupakan
perlindungan penting untuk mencegah tindakan penahanan dan pemenjaraan yang
melanggar hukum.1 Konstitusi Amerika Serikat Pasal I Section
9 ayat (2) menegaskan, privilege dan habeas corpus tidak akan
ditangguhkan, kecuali dalam situasi Pemberontakan atau invasi di mana keamanan
umum mungkin mengharuskannya. Jaminan ini memungkinkan seseorang yang ditahan
untuk dibebaskan dengan mengajukan petisi ke pengadilan mengenai surat perintah
habeas corpus untuk menguji apakah penahanannya konstitusional atau
tidak.
Dalam peradilan pidana Amerika
Serikat, hakim pemeriksaan pendahuluan (Magistrat) sudah terlibat dalam pretrial
sejak proses penyelidikan pidana dilakukan atau sejak seseorang melakukan komplain
atas suatu tindak kejahatan. Ketika menjelaskan perihal crime control model,
Herbert L. Packer menjelaskan fungsi dari magistrat adalah “... to
provide an assurance of regularity on the record, not to protect any special
right of the defendant".2
Proses pre-trial dalam rangka habeascorpus dilakukan dalam tiga proses yaitu: preliminary hearing,
arraignment, dan pretrial conference. Selain itu, sistem peradilan
federal dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga mengenal grand
jury.
Preliminary hearing dilakukan atas permintaan polisi yang
memerlukan surat perintah untuk menangkap atau menggeledah (arrest warrant
or search warrant), setelah mencatat keluhan seseorang yang melaporkan
tindak kejahatan. Menurut James A. Inciardy, preliminary hearing bertujuan
melindungi tersangka dari proses peradilan yang tanpa surat perintah.
Berdasar peristiwa atau laporan
tentang dugaan tindak pidana, penyidik menghadap ke pengadilan untuk memperoleh
penilaian hakim apakah telah terdapat alasan yang kuat (probable cause)
bahwa tersangka merupakan pelaku tindak pidana dan dapat ditahan dan diadili.
Jika tidak ditemukan probable cause, maka perkara dapat dihentikan.3
Tahapan berikutnya ialah grand
jury, yang menerima pengaduan dan tuduhan kejahatan, mendengar bukti awal
pada sisi orang yang menjadi korban kejahatan (pelapor), dan membuat tuduhan
formal atau dakwaan (Persons who receive complaints and accusations of
crime, hear preliminary evidence on the complaining side, and make formal
accusations or indictments).
Awalnya, grand jury digunakan
untuk menjaga penuntutan dilakukan secara adil dan tidak sewenang-wenang.
Perumus Konstitusi Amerika Serikat meyakini pentingnya keberadaan juri,
sehingga mereka nyatakan keberadaannya di dalam Amandemen Kelima Konstitusi,
yang menyebutkan: "[N]o person shall be held to answer for a capital,
or otherwise infamous, crime, unless on a presentment or indictment of a Grand
Jury".
Grand Jury duduk untuk waktu yang cukup lama dan
dipanggil untuk mendengar kasus-kasus yang diperlukan. Tujuan utama grand
jury sama dengan sidang pendahuluan, yaitu menentukan apakah ada penyebab
yang membuat seseorang dapat target penyidikan atas dugaan tindak kejahatan.4
Dalam
sistem federal, grand jury hanya digunakan untuk tindak pidana berat (felony).
Tidak semua negara bagian menerapkan sistem grand jury dalam proses
peradilan pidana. Ada yang menggunakannya untuk semua perkara dan ada yang
hanya untuk tindak pidana berat.
Grand Jury terdiri dari 12
hingga 23 orang berasal dari masyarakat dan dipilih seperti jury petit (juri
yang menentukan bersalah atau tidak seseorang yang disangka melakukan
kejahatan). Tujuan utama merekrut grand juror dari masyarakat adalah
untuk merepresentasikan berbagai budaya, etnik, dan kehidupan serta
merefleksikan berbagai kepentingan dan keinginan masyarakat. Grand Jury sendiri
harus mendapatkan minimal 12 suara dari seluruh anggota untuk membuat sebuah
tuduhan tindak pidana (indictment).5
Sementara itu, arraignment
dan pretrial conference dilakukan setalah adanya alasan yang kuat
dari preliminary hearing atau grand jury. Arraignment merupakan
pemeriksaan di depan hakim atau wakilnya yang terjadi setelah seseorang ditahan
di mana tuduhan tersangka dibacakan dan tersangka ditanyakan sikapnya bersalah
atau tidak.
Dalam arraignment,
tersangka dapat memilih: (1) menolak tuduhan yang dituduhkan kepadanya dan
diteruskannya proses peradilan ke tahap persidangan pengadilan (not guilty);
(2) mengakui tuduhan dan langsung dijatuhi pidana tanpa melalui proses
pengadilan (guilty plea); atau (3) nolo contender,
memiliki dampak yang hampir sama dengan sikap guilty plea, tetapi jika
tersangka memilih nolo contendere maka proses dilanjutkan ke pengadilan
dan di pengadilan terdakwa tidak menolak tuduhan penuntut umum.
Sebelum sidang di
bawah jury, seorang dihadapkan ke pretrial conference, yang lebih
ditujukan untuk merancang sidang pengadilan, terutama mengenai pembuktian dan
hak-hak pihak yang berperkara untuk memperoleh pembuktian dari pihak lain (discovery).
Dengan mengaku bersalah, terdakwa
mengakui semua tuduhan kecuali kesepakatan pembelaan telah tercapai dengan
pemerintah. Sebuah kesepakatan pembelaan, yang dikenal dengan tawar-menawar
pembelaan (plea bargain), adalah produk dari negosiasi antara jaksa dan
terdakwa. Jaksa dapat mengabaikan satu atau lebih tuduhan berlapis atau untuk
mengurangi biaya ganti kerugian permohonan terdakwa bersalah. Plea bargain merupakan
aspek penting dari prosedur pidana. Lebih dari 90 persen kasus kejahatan pidana
berat adalah hasil dari plea bargain.
Ft;
1 John N.
Ferdico, Henry F. Fradella, and Christopher D. Totten, Criminal Procedure
for the Criminal Justice Professional, (Belmont: Wadsworth, 2009), hal. 15.
2 Lihat Herbert
L. Packer, The Limits of The Criminal Sanction, (California: Standford
University Press, 1968), hal. 222-223.
3 Daniel E.
Hall, Criminal Law and Procedure, Fifth Edition, (New York: Maxwell,
2009), hal. 446-447.
4 Daniel E. Hall, Criminal Law ... Ibid.,
hal. 447. Grand jury, awalnya muncul di Inggris pada masa King Henry II
pada Tahun 1166, yang kompisinya terdiri dari 12 knights atau good
and lawful Men (kesatria).