Hak Guna Usaha
Friday, 6 May 2016
SUDUT HUKUM | Hak
Guna Usaha (disingkat HGU) merupakan hak-hak baru guna memenuhi kebutuhan
masyarakat modern dan hanya diberikan terhadap tanah-tanah yang dikuasai
langsung oleh negara, jadi tidak terhadap tanah selain milik negara dan tidak terjadi
atas suatu perjanjian antara pemilik suatu Hak Milik dengan orang lain.[1]
HGU
dalam pengertian Hukum Barat sebelum dikonversi berasal dari Hak Erfpacht yang
pengaturannya terdapat dalam Pasal 720 KUHPerdata adalah “suatu hak kebendaan
untuk mengenyam kenikmatan yang penuh (volle genot) atas suatu benda
yang tidak bergerak kepunyaan orang lain, dengan kewajiban membayar pacht (canon)
tiap tahun, sebagai pengakuan eigendom kepada yang empunya, baik berupa uang/hasil
in natura”.[2]
Hak
Guna Usaha menurut Subekti dan R. Tjitrosudibio, adalah suatu hak kebendaan
untuk menarik penghasilan seluas-luasnya untuk waktu yang lama dari sebidang
tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau penghasilan
tiap-tiap tahun.[3]
Berdasarkan
Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) juncto Pasal 8
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996, pengertian Hak Guna Usaha (HGU)
adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam
jangka waktu paling lama 25 atau 35 tahun, yang bila diperlukan masih dapat
diperpanjang lagi 25 tahun, guna usaha pertanian,perkebunan, perikanan atau
peternakan, dengan luas paling sedikit 5 Ha.
“Didalam
pengertian perusahaan pertanian termasuk perusahaan perkebunan”,[4] sehingga
menurut AP. Parlindungan “tidak dimungkinkan adanya HGU yang berasal dari suatu
hak milik dari orang lain”[5],
sebab jika ini dimungkinkan, berarti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan
Pasal 10 ayat (1)
UUPA
yagn isinya : “setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas
tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri
secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.”[6]
Hak
Guna Usaha yang merupakan salah satu hak atas tanah dengan masa berlakunya
terbatas untuk jangka waktu tertentu memerlukan kejelasan, baik mengenai
persyaratan perolehannya, tata cara pemberian, perpanjangan jangka waktu dan
pembaharuan haknya, serta status tanah dan benda-benda yang ada diatasnya sesudah
habis jangka waktunya. Semua ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
Ketentuan
tentang HGU dalam UUPA diatur dalam Pasal 28 s/d Pasal 34. ketentuan lebih
lanjut mengenai HGU mendapat pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40
Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah,
dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 18.
[1] AP. Parlindungan, Komentar
Undang-Undang Pokok Agraria, (Jakarta : CV. Mandar Maju, 1998), hlm. 160.
[2] Sri Soedewi Masjchsoen Sofwan, Hukum
Benda, (Yogyakarta : Liberty, 1974), hlm. 21.
[3]
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Pradnya Pramita, 1985), hlm. 189.
[4]
Departemen Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Agraria, “Tata
Laksana Penguasaan Hak Atas Tanah, Proyek P3HT, hlm. 24.
[5]
AP Parlindungan, Kapita
Selekta Hukum Agraria, (Bandung : Alumni,
1981), hlm. 145.
[6]
Boedi Harsono, Hukum
Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta : Djambatan, 1999), hlm. 296.