Pengertian dan Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Pengertian Sertifikasi Halal

Menurut ketentuan LPPOM MUI dalam Panduan Jaminan Halal, Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan SJH memenuhi standar LPPOM MUI. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal pada kemasan produk, dengan tujuan memberikan kepastian kehalalan suatu produk pangan, obat-obatan dan kosmetika, sehingga dapat menenteramkan batin yang mengkonsumsinya. Sertifikat halal suatu produk dikeluarkan setelah diputuskan dalam sidang Komisi Fatwa MUI yang sebelumnya berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari'at Islam yaitu (www.halalmui.org diakses pada tanggal 8 Mei 2010 pukul 16:00 wib) :

1. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi;
2. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syari'at Islam;
3. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan transportasinya tidak digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya terlebih dulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam;
4. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar;
5. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, tempat pengelolaan dan tempat transportasi tidak digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari’at Islam.

Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Dasar hukum yang terkait sertifikasi:

1. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. UU No 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan Halal pada Label Makanan;
4. Fatwa MUI.

Share this post