Yurisdiksi Negara dalam Hukum Internasional

1. Pengertian yurisdiksi negara

Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi negara (state jurisdiction) tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan negara (state souvereignty), konsekuensi logis dari asas kedaulatan negara, karena negara memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam batas-batas teritorialnya (territorial souvereignty).

Pengertian yurisdiksi negara jauh lebih luas daripada pengertian kedaulatan negara, sebab tidak hanya terbatas pada apa yang dinamakan yurisdiksi teritorial sebagai konsekuensi adanya kedaulatan teritorial, akan tetapi juga mencakup yurisdiksi negara yang bukan yurisdiksi teritorial (yurisdiksi ekstra teritorial atau extra territorial jurisdiction) yang eksistensinya bersumber dari hukum internasional, seperti yurisdiksi negara pada jalur tambahan, ZEE, landas kontinen, laut bebas, ruang angkasa dan sebagainya.

Yurisdiksi dapat lahir karena adanya tindakan:

1. legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau menetapkan peraturan atau keputusan-keputusan;
2. eksekutif, yaitu kekuasaan untuk memaksakan agar orang (benda atau peristiwa) menaati peraturan (hukum) yang berlaku;
3. yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili orang, berdasarkan atas suatu peristiwa. 

Yurisdiksi yang dimiliki oleh suatu negara dapat berupa bentuk-bentuk sebagai berikut:

• Prinsip teritorial

Setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah teritorialnya. Menurut Starke, yurisdiksi ini dapat diartikan sebagai hak, kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh suatu negara untuk membuat peraturan-peraturan hukum, melaksanakan dan memaksakan berlakunya peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan orang, benda, hal atau masalah yang berada dan atau terjadi di dalam batas-batas wilayah dari negara yang bersangkutan.

Dalam hukum internasional, dikenal adanya perluasan yurisdiksi teritorial (the extention of territorial jurisdiction) yang timbul akibat kemajuan iptek, khususnya teknologi transportasi, komunikasi dan informasi serta hasil-hasilnya. Kemajuan iptek ini ditampung dan diakomodasi oleh masyarakat dan hukum internasional, guna mengantisipasi pemanfaatan dan penyalahgunaan hasil-hasil iptek ini oleh orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran hukum maupun tindak pidana di dalam wilayah suatu negara.

Perluasan yurisdiksi teritorial mempergunakan dua pendekatan:

• Prinsip teritorial subyektif (the subjective territorial principle)

Prinsip ini memperkenankan suatu negara untuk mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana yang mulai dilakukan atau terjadi di dalam wilayah negaranya walaupun berakhir atau diselesaikan di negara lain.

• Prinsip teritorial obyektif (the objective territorial principle)

Memperkenankan suatu negara untuk mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di luar negeri (negara lain), tetapi berakhir atau diselesaikan dan membahayakan negaranya sendiri.

• Yurisdiksi dengan prinsip personal (nasionalitas)

Dalam hukum internasional diakui atau dikenal adanya yurisdiksi personal atau yurisdiksi perseorangan (personal jurisdiction). Suatu negara dapat mengklaim yurisdiksinya berdasarkan azas personalitas (jurisdiction according to personality principle). Yurisdiksi personal adalah yurisdiksi terhadap seseorang, apakah dia adalah warganegara atau orang asing.

Dalam hal ini orang yang bersangkutan tidak berada dalam wilayahnya atau dalam batas-batas teritorial dari negara yang mengklaim yurisdiksi tersebut. Negara yang mengklaim atau menyatakan yurisdiksinya baru dapat menjalankan yurisdiksi atau kekuasaan hukumnya apabila orang yang bersangkutan sudah datang dan berada dalam batas-batas teritorialnya, apakah dia datang dengan cara suka rela atau dengan cara terpaksa, misalnya melalui proses ekstradisi.

Yurisdiksi dengan prinsip nasional ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

• Prinsip nasionalitas aktif (active nationality principle)

Yurisdiksi negara berdasarkan prinsip nasionalitas aktif, memperkenankan suatu negara untuk mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana apabila orang yang melakukan tindak pidana atau orang yang bersalah adalah warga negaranya sendiri. Hal ini disebabkan karena hukum nasional dari suatu negara akan selalu mengikuti warga negaranya dimanapun dia berada dan kemanapun dia pergi. Dalam hal mengadili ini, pelaku tindak pidana harus diekstradisikan terlebih dahulu ke negaranya.

• Prinsip nasionalitas pasif (passive nationality principle)

Memperkenankan suatu negara untuk mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di luar negeri apabila pelakunya adalah orang asing, tetapi korbannya adalah warga negaranya sendiri. Orang asing yang melakukan tindak pidana di luar negeri dan merugikan warga negara dari suatu negara, maka negara korban dapat mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya berdasarkan azas personalitas, dalam hal ini azas nasionalitas pasif. Negara yang bersangkutan baru dapat menjalankan yurisdiksinya secara efektif apabila pelakunya sudah datang dan berada di dalam wilayahnya.

• Yurisdiksi dengan prinsip perlindungan

Berdasarkan yurisdiksi dengan prinsip perlindungan ini, suatu negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga negara asing yang melakukan kejahatan di luar negeri yang diduga dapat mengancam kepentingan keamanan, integritas dan kemerdekaannya. Misalnya, berkomplot untuk menggulingkan pemerintahannya, menyelundupkan mata uang asing, kegiatan spionase, atau perbuatan yang melanggar perundang-undangan imigrasinya.

Prinsip ini dibenarkan atas dasar perlindungan kepentingan negara yang sangat vital. Hal ini dibenarkan karena pelaku bisa saja melakukan suatu tindak pidana yang menurut hukum dimana ia tinggal tidak dikategorikan sebagai tindak pidana, dan manakala ekstradisi terhadapnya tidak dimungkinkan (ditolak) bila tindak pidana tersebut termasuk kejahatan politik.

• Yurisdiksi dengan prinsip universal

Hukum internasional mengakui adanya yurisdiksi berdasarkan azas universal (universal jurisdiction). Semua negara tanpa terkecuali dapat mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya berdasarkan azas universal. Terdapat tindak-tindak pidana tertentu yang karena sifat atau karakternya memungkinkan atau memperkenankan semua negara tanpa terkecuali untuk mengklaim dan menyatakan kewenangannya atas suatu tindak pidana yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan tanpa menghiraukan siapa pelakunya (warganegaranya sendiri atau orang asing), siapa korbannya (warganegaranya sendiri atau orang asing), juga tanpa menghiraukan tempat terjadinya maupun waktu terjadinya.

Tindak-tindak pidana yang dimaksudkan antara lain adalah kejahatan perang (war crimes), kejahatan terhadap perdamaian dunia (crimes against international peace), kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity), perompakan laut (piracy), pembajakan udara (hijacking), kejahatan terorisme (terrorism) dan berbagai kejahatan kemanusiaan lainnya yang dinilai dapat membahayakan nilainilai kemanusiaan dan keadilan.

Dalam hubungan ini sering tidak dapat dihindari adanya persaingan yurisdiksi di antara berbagai negara yang mempunyai kepentingan, yaitu antara negara tempat terjadinya suatu tindak pidana seperti itu dengan negara korban, negara tempat pelakunya berada atau melarikan diri dan sebagainya. Untuk dapat mengklaim dan menyatakan yurisdiksi terhadap tindak pidana seperti itu, maka negara-negara yang berkepentingan masing-masing seharusnya telah membuat peraturan peraturan hukum nasional yang dapat digunakan untuk menangani tindak pidana seperti itu.

2. Yurisdiksi kriminal

Orang–orang yang berada di atas kapal asing yang memasuki perairan suatu negara pantai, berada di bawah yurisdiksi otoritas setempat jika melakukan suatu delik. Namun demikian, hal yang hanya menyangkut soal tata tertib intern dan disiplin di dalam kapal biasanya diserahkan penyelesaiannya pada otoritas negara bendera.

Para awak kapal yang berada di atas kapal perang negara asing adalah kebal terhadap tindakan penahanan dan pemeriksaan pemerintah negara pantai sehubungan dengan delik yang terjadi di atas kapal itu, sekalipun akibat dari kejahatan itu merembes keluar dari kapal tersebut. Walaupun belum terdapat aturan dalam hukum internasional yang telah mendapat pengakuan umum, yang meluaskan berlakunya imunitas tersebut sehingga mencakup orang-orang yang berada di atas kapal pemerintah lainnya yang tidak dapat dikategorikan sebagai kapal perang, namun telah menjadi suatu kebiasaan, sejauh mengenai orang-orang yang berada di atas kapal niaga pemerintah asing orang tersebut tidak luput dari yurisdiksi teritorial negara pantai sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka, baik di atas kapal maupun di daratan.

Terdapat kecenderungan bahwa pada umumnya suatu negara tidak dapat mencampuri kasus kejahatan ringan yang terjadi di atas kapal atau hal lain yang hanya menyangkut soal disiplin intern kapal pemerintah itu. Demikian pun halnya terhadap suatu kapal niaga asing.

3. Penerapan hukum di laut

Penerapan hukum adalah suatu proses pelaksanaan aturan-aturan, sampai pengadilan menjatuhkan hukuman yang mempunyai kekuatan hukum. Proses tersebut adalah kegiatan yang berkaitan satu sama lain.

Kebanyakan delik yang terjadi adalah di perairan pedalaman terutama di bandar suatu negara. Bilamana suatu kapal niaga memasuki perairan pedalaman suatu negara pantai yang berdaulat penuh, baik negara pantai maupun negara bendera dapat bersaingan yurisdiksi di atas kapal tersebut yang berada di pelabuhan negara pantai. Konflik hukum tersebut dilandasi oleh dua macam prinsip hukum internasional yang masing-masing sudah mantap kedudukannya, yaitu prinsip mengenai yurisdiksi teritorial negara pantai dan yurisdiksi kuasi teritorial negara bendera atas kapal dan awaknya. Di satu pihak, negara bendera mempunyai yurisdiksi terhadap kapal dan awaknya meskipun berada di luar wilayahnya, dan di lain pihak negara pantai dapat menerapkan yurisdiksinya terhadap kapal asing yang berada di wilayah perairannya.

Rujukan:

• Djuang Harahap, Mustafa. 1983. Yurisdiksi Kriminal di Perairan Indonesia yang Berkaitan dengan Hukum Internasional. Alumni: Bandung.
• Djuang Harahap, Mustafa. 1983. Yurisdiksi Kriminal di Perairan Indonesia yang berkaitan dengan Hukum Internasional. Alumni: Bandung.
• Adolf, Huala. 1990. Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Share this post