Landasan Hukum tentang Advokat
Tuesday, 27 September 2016
SUDUT HUKUM | Profesi bantuan hukum pertama kali diatur dalam Reglement of de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der
Justitie in Indonesie, yang disingkat RO, Stb. 1842 Nomor 2 jo. St 1848 Nomor 57 Bab VI Pasal
185-192 yang mengatur tentang Advokat dan Procueurs.[1]
Undang-undang No.1 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan jalannya Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia pasal 113 ayat (1) mengenai hak pemohon atau wakilnya yang sengaja dikuasakan untuk mengajukan permohonan kasasi.[2]
Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.1 Tahun 1965 tentang pokrol yang diartikan sebagai orang-orang yang
memberikan bantuan hukum yang dilengkapi oleh Keputusan Menteri Kehakiman No.J.P14/2/11, pada tanggal 7 Oktober 1965 tentang Ujian Pokrol yang dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Instruksi Mahkamah Agung No.6 Tahun 1969 tentang Keseragaman Pungutan Dana bagi Permohonan sebagai pengacara, Surat Wakil Ketua MA No.MA/Pemb/1357/69 tentang Pengambilan Sumpah Pengacara oleh Ketua Pengadilan Tinggi,
keputusan Mahkamah Agung No.5/KMA/1972 pada tanggal 22 Juni 1972 tentang Pemberian Hukum hingga diperbarui oleh surat petunjuk MA No.047/TUN/III/1989. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pasal 38 mengenai “Bantuan Hukum”[3]
Undang-undang No.8 Tahun 1981 Pasal 69-74 yang mencakup hak dan kewajiban advokat dalam menjalankan tugasnya mendampingi tersangka atau terdakwa dan Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.
[1]
Abdul
Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta:
edisi revisi, cetakan ke-5, Prenada Media, Hal. 69
[2]
Binziad Kadafi
dkk, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan Indonesia, 2001. Hal.56
[3] Ibid, Hal.58
