Aspek Yang Terkandung Dalam Putusan

SUDUT HUKUM | Dalam pedoman perilaku (code of conduct) hakim yang dikeluarkan Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan masyarakat (social justice).

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku.Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi.Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, bermanfaat, atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.

Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis memuat pertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dimasyarakat.Penerapan aspek filosofis dan sosiologis harus mampu mengikuti perkembangan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat.Pencantuman ketiga aspek tersebut sebagai upaya penegakan nilai keadilan dan dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam ketiga aspek tersebut harus terkandung tujuan dari hukum yang dalam pandangan Achmad Ali dapat diklasifikasikan kedalam tiga tujuan hukum, yaitu:

Pandangan yang menggap bahwa tujuan hukum semata-mata hanyalah keadilan belaka menuai pertentangan karena keadilan sebagai sesuatu yang abstrak. Keadilan dapat berwujud kemauan yang sifatnya tetap dan terus menerus untuk memberikan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya, dan ada pula yang melihat keadilan itu sebagai pembenaran bagi pelaksanaan 1) Aliran etis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu semata-mata hanya untuk mencapai keadilan. 2) Aliran utilitis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptkan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. 3) Aliran normatif yuridis, yang menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu adalah untuk menciptakan kepastian hukum. hukum yang diperlawankan dengan kesewenang-wenangan. Aliran etis dapat dianggap sebagai morai idea atau ajaran moral teoritis.Penganut aliran ini ialah Aristoteles, Justianus, Eugen Erlich.

Aliran utilitis memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh para penganutnya, yaitu diantaranya Jeremy Bentham, James Mill, Jhon Stuart Mill.Bahkan Bentham berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.Kemudian menurut Jhon Rawls dengan teorinya yang disebut teori Rawls atau Justice as Fairness (keadilan sebagai kejujuran) menyatakan bahwa hukum itu haruslah menciptakan masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan (the greatest happiness of the greatest number people).

Aliran normatif yuridis dogmatis yang pemikirannya bersumber pada positivistis yang beranggapan bahwa hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri, tidak lain hanyalah kumpulan aturan yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis saja, dan tujuan pelaksanaan hukum dalam hal ini untuk sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Menurut aliran ini selanjutnya, walaupun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal tersebut tidaklah menjadi masalah, asalkan kepastian hukum dapat ditegakkan. Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkrit dan tidak boleh ada penyimpangan (fiat justitia et pereat mundus). Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakaan sewwenang-wenang pihak lain dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat.

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum.Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan dan penegakan hukum timbul keresahan dalam masyarakat.

Selain itu masyarakat juga berkepentingan agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu, memperhatikan nilai-nilai keadilan.Akan tetapi, harus diingat bahwa hukum itu tidak identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membeda-bedakan keadaan, status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Bagi hukum, setiap kejahatan oleh pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum oleh pihak yang berperkara, maka dijatuhkan pidana yang sesuai dengan apa yang tertera dalam bunyi pasal dalam undang-undang, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadian moral atau keadilan masyarakat.

Tujuan hukum tersebut pada dasarnya sama dengan yang diungkapkan oleh Gustav Radbruch sebagai tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selanjutnya Radbruch mengajarkan penggunaan asas prioritas dari ketiga asas tersebut, dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan yang terakhir nilai kepastian hukum.

Hakim dalam memutus perkara secara kasuistis selalu dihadapkan pada ketiga asas tersebut, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi yaitu dengan cara menerapkannya secara seimbang atau proporsional. Sehingga tidak perlu mengikuti asas prioritas sebagaimana yang diungkapkan oleh Radbruch, tetapi seharusnya mengikuti asas prioritas yang kasuistis atau sesuai dnegan kasus yang dihadapi.

Dalam praktik peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir keadaan ini, hakim harus memilih salah satu dari ketiga asas tersebut untuk memutuskan suatu perkara dan tidak mungkin ketiga asas tersebut dapat tercakup sekaligus dalam satu putusan.jika diibaratkan dalam sebuah garis hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara berada diantara dua titik pembatas dalam garis tersebut, yaitu berdiri pada titik keadilan atau titik kepastian hukum, sedangkan titik kemanfaatan sendiri berada diantara keduanya.

Pada saat hakim menjatuhkan putusan yang lebih dekat mengarah pada asas kepastian hukum, maka otomatis hakim akan menjauh dari titik keadilan. Sebaliknya jika hakim menjatuhkan putusan lebih dekat mengarah pada keadilan, makas secara otomatis hakim akan menjauhi titik kepastian hukum. Disinilah letak batas-batas kebebasan hakim, dimana hakim hanya dapat bergerak diantara dua titik pembatas tersebut. Dengan suatu pertimbangan yang bernalar, seorang hakim akan menentukan kapan dirinya berada di dekat titik kepastian hukum, dan kapan harus berada di titik keadilan. Jadi, tidaklah benar sepenuhnya bahwa hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan suatu perkara bersifat bebas dan tanpa batas. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada suatu asas, asas yang terkandung dalam putusan disesuaikan dengan kasus yang sedang diperiksa.

Penekanan terhadap asas kepastian hukum lebih cenderung mempertahankan norma-norma hukum tertulis, pola berpikir seperti ini akan mengalami kendala pada saat ketentuan tertulis dapat menjawab persoalan yang diajukan kepada hakim, sehingga dalam posisi seperti itu hakim harus menemukan hukum untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Penekanan terhadap asas ini lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban masyarakat. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada pemenuhan tujuan hukum bagi masyarakat banyak. Penekanan pada asas keadilan maka hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dimasyarakat.Putusan hakim harus mampu mengakomodir rasa keadilan individu, kelompok, masyarakat yang belum tentu sama dengan masyarakat lainnya. Dalam aspek tersebut harus terkandung nilai keadilan hukum yaitu keadilan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Dalam arti hakim hanya memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif yang berlaku.Keadilan seperti ini disebut dengan keadilan berdasarkan aliran legalistic positivism.Dalam menegakkan keadilan ini hakim atau pengadilan hanya sebagai pelaksana undang-undang belaka, hakim tidak perlu mencari sumber-sumber hukum diluar hukum tertulis dan hakim hanya dipandang menerapkan undang-undang pada setiap perkara konkrit. Dengan kata lain hakim merupkan corong undang-undang. Keadilan hukum yang berdasarkan undang-undang pada dasarnya berlaku pada kondisi tertentu, hal ini tidak berlaku ketika terjadi perubahan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat atau terjadi dinamika sosial yang mengakibatkan pemahaman tentang keadilan mengalami pergeseran.

Selain keadilan hukum yang hendak diwujudkan dikenal juga keadilan moral dan keadilan sosial yang harus diterapkan hakim.Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang seorang hakim dipandang perlu menegakkan nilai kebenaran dan keadilan dengan berpegang kepada hukum undang-undang, nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan ketidakadilan, maka hakim berkewajiban berpihak kepada keadilan moral dan mengenyampingkan hukum dan peraturan perundang-undangan.Karena hukum yang baik adalah hukum yang bersesuaian dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (the living law) yang merupakan cerminan nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat.Keadilan yang dimaksud disini bukan merupakan keadilan proseduril melainkan keadilan substantif.

Menurut Daniel S.Lev keadilan menggunakan istilah proseduril dan substantif.Sedangkan Schuyt menggunakan istilah formil dan materiil.Keadilan proseduril diartikan sebagai keadilan yang didapatkan dari putusan-putusan lembaga resmi yang dibentuk menurut undang-undnag negara termasuk putusan pengadilan.Sedangkan keadilan substantif menyangkut hak-hak sosial serta menandai penataan politik, ekonomi dalam masyarakat.

Dalam penerapannya dimasyarakat, tuntutan masyarakat lebih menekankan pada penegakan keadilan substantif dibandingkan keadilan proseduril. Hal ini sejalan dengan pandangan para penganut hukum moralitas yang mengkehendaki penegakan prinsip kebajikan dan moralitas.

Karena menurut pandangan ini, hukum yang meninggalkan prinsip-prinsip moralitas bahkan bertentangan dengan nilai-nilai moralitas boleh atau bisa tidak ditaati berdasarkan suatu hak moral (moral right).

Selain memperhatikan aspek substantif seperti aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, putusan hakim juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP. Apabila putusan tidak memuat pernyataan yang ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (2), dapat mengakibatkan putasan batal demi hukum.Suatu putusan yang batal demi hukum mengakibatkan mengembalikan semua hal dan keadaan kepada keadaan semula seolah-olah terdakwa tidak pernah diperiksa dan didakwa melakukan tindak pidana. Kedudukan terdakwa pulih dalam keadaan semula sebelum ia diperiksa dan didakwa. Demikian fatalnya akibat yang akan dialami oleh putusan yang tidak mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam pasal 197 ayat (1). Putusan yang dijatuhkan, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak mempunyai kekuatan daya eksekusi.Putusan yang batal demi hukum tidak dapat dieksekusi oleh penuntut umum, karena putusan itu sendiri tidak mempunyai akibat hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam: 1) Putusan pemidanaan harus memuat semua ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP. Putusan pemidanaan akan terhindar dari ancaman batal demi hukum sebagaimana yang diancam pasal 197 ayat (2), apabila putusan memuat semua ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP.

• Berkepala: Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa berkaitan dengan falsafah yang dianut penegakan hukum yang dicita-citakan bangsa Indonesia keadilan berdasarkan ketuhanan,artinya hukuman atau putusan yang dijatuhkan bukan berdasarkan kehendak hakim atau undnag-undnag maupun penguasa, akan tetapi sekaligus dalam upaya penegakan hukumitu tersirat kehendak Tuhan.
• Identitas terdakwa, identitas meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Huruf b menentukan agar dalam putusan jelas dan terang diuraikan identitas terdakwa, guna menjamin kepastian hukum bahwa orang yang dijatuhi pidana adalah terdakwa yangs sedang diadili. Oleh karena itu, identitas yang tertera dalam putusan harus sama dengan identitas yang tertera dalam berita acara persidangan. 
• Dakwaan, dalam putusan memuat seluruh isi surat dakwaan yang dibuat penuntut umum yang terdapat dalam surat dakwaan. Dakwaan yang terdapat dalam surat dakwaan diambil alih secara keseluruhan kedalam putusan secara keseluruhan sesuai yang diuraikan penuntut umum. Hal ini sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf c.
• Pertimbangan yang lengkap, fakta dan keadaan harus diuraikan jelas sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Karena landasan yang digunakan dalam menentukan berat Universitas Sumatera Utara ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan si terdakwa.Pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaaan di sidang yang menjadi dasar penentuankesalahan terdakwa juga harus dimuat secara lengkap. Pembuktian tersebut akan dipertimbangankan secara argumentatif, sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan reasoning yang mendukung kesimpulan pertimbangan hakim. 
• Tuntutan pidana penuntut umum. Setelah uraian dakwaan maka dimuat ketentuan tuntutan pidana. Argumentasi fakta dan alat pembuktian dikonfrontir oleh hakim dengan argumentasi tuntutan pidana penuntut umum dan pembelaan terdakwa, konfrontasi semua argumentasi ini yang harus jelas terbaca dalam putusan hukum. 
• Putusan undang-undang yang menjadi dasar pertimbangan. Menurut ketentuan ini, putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. 
• Hari dan tanggal diadakannya musyawarah hakim. Hal ini memuat tanggal hari pemusyawaratan dan tanggal hari pengucapan pengumuman putusan. 
• Pernyataan kesalahan terdakwa berupa penegasan telah terpenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana disertai Universitas Sumatera Utara dengan kualifikasi dan pemidanaan atau hukuman yang dijatuhkan. Biasanya pernyataan yang disebut pada huruf h ini dicantumkan dalam amar putusan. 
• Pembebanan biaya perkara dan penentuan barang bukti. Ketentuan yang dimuat dalam huruf i menyangkut dua ketentuan yang berhubungan dengan pembebanan biaya perkara dan besarnya biaya perkara dan mengenai alat bukti serta cara pengembalian barang bukti, pemusnahan maupun perampasan barang bukti tersebut. 
• Penjelasan tentang surat palsu, jika dalam persidangan ditemukan surat palsu maka akan dijelaskan dalam putusan. 
• Perintah penahanan, tetap dalam tahanan atau pembebasan. Hal ini dimuat sebagai upaya mencegah terjadinya kelalaian hakim yang berakibat putusan batal demi hukum.
• Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, hakim yang menuntut dan panitera. Hal ini ditempatkan sesudah amar putusan.

Share this post