Hukum Islam Dalam Tata Hukum Nasional

SUDUT HUKUM | Realitas sejarah perjalanan hukum Islam ternyata bahwa faktor sosial budaya telah mempunyai pengaruh penting dalam mewarnai produk-produk pemikiran hukum Islam, baik yang berbentuk kitab fiqh, peraturan perundangan di negeri muslim, keputusan pengadilan, maupun fatwa-fatwa ulama. Oleh karena itu maka yang disebut hukum Islam itu pada kenyataan sebenarnya adalah produk pemikiran hukum Islam yang merupakan hasil interaksi antara ulama sebagai pemikir dengan lingkungan sosialnya. Meskipun al-Qur’an dan Hadis mempunyai aturan yang bersifat hukum, tetapi jumlahnya amat sedikit dibanding dengan jumlah persoalan hidup yang memerlukan ketentuan hukumnya.Untuk mengisi kekosongan itu maka para ulama telah menggunkan akalnya dan hasilnya adalah produk pemikiran hukum yang ada sekarang.

Sistem hukum nasional terbentuk dari dua istilah, sitem dan hukum nasional.Sistem diadaptasi dari bahasa Yunani systema yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian.Dalam bahasa inggris system mengandung arti susunan atau jaringan. Jadi, dengan kata lain istilah sistem itu mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. 

Adapun hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 atau hukum yang dibangun atas kreativitas atau aktivitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Sehubungan dengan itu, hukum nasional sebenarnya tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang. Dengan kata lain, hukum nasional merupakan sistem hukum yang timbul sebagai sebuah usaha budaya rakyat Indonesia yang berjangkauan nasional, yaitu sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batas-batas nasional negara Indonesia.

Melalui pendekatan historis (historical approach) sebagaimana diketahui, setelah merdeka bangsa Indonesia belum memiliki hukum yang bersumber dari tradisinya sendiri tetapi masih memanfaatkan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Kendati memang, atas dasar pertimbangan politik dan nasionalisme peraturan perundang-undangan itu mengalami proses nasionalisasi, seperti penggantian nama: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan nasionalisasi dari weetboek van Straafrechts, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari burgerlijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dari weetboek van Koophandel, dan lain-lain. Selain penggantian nama, beberapa pasal yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebuah negara yang merdeka, berdaulat dan religius turut pula diganti dan ditambahkan yang baru.

Atas dasar pertimbangan tidak boleh ada kekosongan hukum, Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.Ketentuan ini memberika legitimasi konstitusional bagi peraturan perundang-undangan warisan kolonial untuk tetap berlaku.Namun, fenomena itu tentu saja tidak boleh berlaku selamanya karena ternyata visi dan misi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan warisan kolonial itu banyak bertentangan dengan tradisi dan agama masayrakat.

Bila merujuk penjelasan di atas melalui pendekatan konseptual (conceptual approach), dapat menarik kesimpulan bahwa sistem hukum nasional adalah sebuah sistem hukum (meliputi materiil dan formil; pokok dan sektoral) yang dibangun berdasarkan ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta berlaku di seluruh Indonesia.

Dalam rangka membangun hukum nasional itu pemerintah menetapkan kebijakan untuk memanfaatkan tiga sistem hukum yang eksis (living law) di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam dan Barat (Belanda) sebagai bahan bakunya.Pada era kolonial ketiga sistem hukum itu kerap kali diperhadapkan sebagai sistem-sitem hukum yang saling bermusuhan.Kondisi konflik itu tidak terjadi secara alami, tetapi sengaja diciptakan oleh penjajah. Menurut Bustanul Arifin, kalau ada pertemuan antara dua atau lebih sistem nilai yang asing bagi suatu masyarakat, akan selalu selesai dengan wajar. Karena setiap masyarakat mempunyai daya serap dan daya penyesuaian terhadap konflik-konflik sistem niali tersebut.Namun, kalau konflik-konflik sistem nilai ditimbulkan dengan sengaja dan kadang-kadang secara artifisial sesuai dengan kebutuhan politik colonial waktu itu, sullitlah menghapuskan konflik-konflik itu secara memuaskan. 

Dari penjelasan di atas, terungkap bahwa Indonesiabelum memiliki sistem hukum nasional yang representatif.Namun, itu bukan berarti pula bahwa idealitas tentang “sistem hukum nasional yang dikehendaki” itu tidak turut didiskusikan.Tentang hal ini, sebenarnya tidak kurang pemerintah dan pihak kampus mengadakan ragam pertemuan ilmiah yang berskala lokal dan nasional guna merumuskannya atau bahkan para ahli hukum sendiri. Dalam hal ini, Arief Sidharta mengusulkan, tatanan hukum nasional Indonesia harus menganding ciri:

• Berwawasan kebangsaan dan berwawasan nusantara;
• Mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok etnis kedaerahan dan keyakinan keagamaan;
• Sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi;
• Bersifat nasional yang mencangkup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran (redelijkhied), rasionalitas kaidah, dan rasionalitas nilai;
• Aturan prosedural yang menjamin transparansi, yang memungkinkan kajian rasional terhadap proses pengambilan putusan oleh pemerintah;
• Responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat.

Menurut penulis, berdasarkan pendekatan konseptual (conceptual approach) bahwa hukum nasional yang sedang dibangun harus berlandaskan Pancasila (filosofis) dan UUD 1945 (konstitusional), dan juga berfungsi mengayomi, menciptakan ketertiban sosial, mendukung pelaksanaan pembangunan, dan mengamankan hasil-hasil pembangunan.Dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi Umat Islam.Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam dansyariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara, setiap pemeluknya wajib menjalankan sendiri.

Rujukan:

1. Imam Syaukani, dan A. Ahsin Thohari,Dasar-Dasar Politik Hukum,Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2006,
2. Bustanul Arifin, Transformasi Syariah ke dalam Hukum Nasional (Bertenun dengan Benang-benang Kusut), Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1999.

Share this post