Tujuan Diversi
Sunday, 11 December 2016
SUDUT HUKUM | Konsep diversi dimulai dengan
pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak
dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama
dengan orang dewasa.
Prinsip utama pelaksanaan
konsep diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan
memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Petugas
dalam melaksanakan diversi menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dan
aturan. Petugas melakukan diversi dengan cara pendekatan persuasif dan
menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan.
Tindakan kekerasan saat
penangkapan membawa sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum.
Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi tujuan dari
pelaksanaan diversi. Tujuannya menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan
kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk
memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang
mempunyai otoritas penuh.
Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana, yaitu Philipina. Di negara Philipina angka keterlibatan anak dengan tindak pidana dan menjalani peradilan sampai pemenjaraan cukup tinggi dan 94% adalah anak pelaku pidana untuk pertama kalinya (first-time offender). Jumlah anak yang menjalani pemenjaraan tidak diiringi dengan adanya kebijakan diversi program pencegahan tindak pidana anak secara formal, sebaliknya usaha dukungan untuk mengembalikan anak ke komunitasnya sangat rendah. Makanya tahun 2001 organisasi Save The Children dari Inggris bekerja sama dengan LSM local Philipina, sehingga pada tahun 2003 telah ada 2000 orang anak didiversikan dari sistem peradilan pidana formal.
Baca Juga
Salah satu contoh latar belakang pentingnya kebijakan diversi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana, yaitu Philipina. Di negara Philipina angka keterlibatan anak dengan tindak pidana dan menjalani peradilan sampai pemenjaraan cukup tinggi dan 94% adalah anak pelaku pidana untuk pertama kalinya (first-time offender). Jumlah anak yang menjalani pemenjaraan tidak diiringi dengan adanya kebijakan diversi program pencegahan tindak pidana anak secara formal, sebaliknya usaha dukungan untuk mengembalikan anak ke komunitasnya sangat rendah. Makanya tahun 2001 organisasi Save The Children dari Inggris bekerja sama dengan LSM local Philipina, sehingga pada tahun 2003 telah ada 2000 orang anak didiversikan dari sistem peradilan pidana formal.
Diversi
dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar
hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan
melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada
kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat
penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan
melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi
atau tindakan yang tepat (appropriate treatment). Tiga jenis pelaksanaan
program diversi yaitu:
- Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social service orientation), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or restorative justice orientation), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.
Menurut Pasal
6 UU Nomor 11 Tahun 2012 Diversi bertujuan untuk;
- mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.