Politik Luar Negeri Arab Saudi

SUDUT HUKUM | Arab Saudi adalah sebuah negara Islam, dengan demikian tentu adaketerkaitan yang erat dengan Islam, baik dalam ideologi, agama dankebudayaan. Kendati demikian, alasan pedoman agama dan bentuk pemerintahan monarki absolut tidak membuat Arab Saudi menutup mata terhadap hubungan internasional. Arab Saudi aktif menjalin hubungan bilateral dengan beberapa organisasi internasional seperti PBB, GCC, OKI, serta organisai internasional lainnya. Politik luar negeri Arab Saudi dibedakan atas tiga fase yang sesuaidengan perkembangannya serta kekuasaan yang dimilikinya. Politik luar negerisuatu negara tidak dapat dilepaskan dari situasi politik dalam negerinya. Ideologi Arab Saudi yang anti radikalisme dan kombinasi dari ciri-ciri wahhabisme yang menjadikan politik luar negerinya memiliki tiga fase. 

Ketiga fase tersebut mempunyai hubungan dan merupakan elemen-elemen dari kebijaksanaan cita-cita Islam Arab Saudi dan Fase-fase tersebut adalah:

• Dynastic Alliance (1932-1956)
• Arab Cold War (1956-1967)
• Aid and Oil Politics (1967- sekarang)

Pada fase pertama tahun 1932 dimana pada waktu itu gerakan wahhabisme sedang tumbuh di wilayah tersebut. Dengan melihat kekurangan sumber-sumber ekonomi yang dimilikinya, dan minimnya kemampuan militernya, menjadikan Raja Abdul Aziz berfikir lebih keras agar negaranya mampu bertahan dengansegala kekurangannya. Melihat kondisi yang demikian, Raja Abdul Aziz melakukan diplomasi atau politik pragmatis demi mewujudkan keamanan bagi negaranya.

Selama kebijakan ini, Arab Saudi menunjukkan adanya kesadaran Islamiyah, terbukti dengan adanya pemberian bantuan militer kepada bangsa Palestina secara diam-diam untuk melaksanakan pemberontakan yang bertujuan mengurangi pengaruh Inggris di Palestina pada tahun 1936-1939 bersama-sama dengan Mesir melawan ambisi dinasti Hashimite karena dianggap mempunyai hubungan yang erat dengan Inggris. Arab Saudi ingin menunjukkan sikap solidaritasnya yang tinggi dengan negara-negara Arab guna memperlihatkan perlawanannya terhadap pembagian wilayah di Palestina.

Berbeda dengan fase pertama, pada fase kedua ini Arab Saudi lebih berhati-hati dalam mengambil sikap berkaitan hubungannya dengan Mesir. Pemerintah Saudi menganggap bahwa Mesir adalah pioner dari ideologi radikal yang berujung pada demokratisasi. Negara ini benar-benar menghindari ideologi yang radikal, yang mana menurut pandangan Arab Saudi bahwa ideologi islam radikal itu akan berujung pada gerakan-gerakan revolusi.

Dalam perang dingin Arab, pemerintah Arab Saudi mencoba mengimbangi pan Arabisme dan solidaritas Islam. Arab Saudi berupaya untuk menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara Islam non-Arab, seperti Irak. Dimana padatahun 1965 timbul reaksi dari Kairo yang menuduh bahwa Arab Saudi dan Irak berkeinginan untuk membentuk pakta Islam sebagai alat untuk menghancurkan persatuan Arab.

Di bawah Raja Faisal, politik luar negeri Arab Saudi terhadap Negara-negara Arab dapat dikategorikan sebagai politik yang konservatif. Arab Sauditidak menginginkan adanya perubahan status quo serta adanya perubahan-perubahan teritorial negara-negara Arab akibat adanya usaha federasi atauintegrasi seperti apa yang telah dilakukan oleh negara-negara Arab pada waktuitu. Selain itu Arab Saudi selalu berupaya untuk menangkal ideologi yang revolusioner sebagaimana yang disebarkan oleh negara-negara pan Arab yang berpusat di Kairo. Untuk mengimbangi arus revolusioner negara-negara republik Arab, Arab Saudi berusaha menjalin persahabatan dengan negara monarki Arab lainnya seperti Yordania, Kuwait, Maroko, Yaman royalis dan Libya sebelum revolusi Qaddafi 1969.

Adanya perang saudara di Yaman kian memperuncing pertentangan kubu konservatif dan kubu revolusioner. Dalam hal ini Mesir membantu kaum republik yang menginginkan terjadinya pergulingan terhadap sistem monarki, sedangkan Arab Saudi melakukan counter intervensi dengan membantu kaum royalissehingga mengakibatkan kegagalan intervensi Mesir di Yaman, tetapi pada hakikatnya perang merupakan arena konfrontasi antara kekuatan revolusioner dan kekuatan status quo di dunia Arab. Dan dengan adanya perang tersebut, Mesir dan Syria menjadi terkucil dari dunia Arab, sedangkan keretakan ideologi di duniaArab makin berkurang.

Pecahnya perang Arab-Israel merupakan perang kilat, yakni terjadi selama enam hari, yang terjadi pada tanggal 5 Juni 1967 dimana Mesir, Syria dan Yordania mengalami kekalahan. Tentunya hal ini mengakibatkan posisi negaraArab Saudi semakin kuat sehingga mampu mempengaruhi setiap momen penting yang terjadi di dunia Arab. Seusai perang Arab-Israel, sengketa Yaman dapat diselesaikandengan adanya konferensi Khortum dimana Arab Saudi menawarkan bantuan kepada Mesir untuk menarik pasukannya dari Yaman dan Arab Saudi menyetujui berdirinya suatu republik di Yaman. Dengan demikian Arab Saudi menganggap Mesir bukan lagi sebagai sebuah ancaman bagi kepentinggannya di kawasan Teluk. Selanjutnya Arab Saudi kemudian menghimbau Mesir dan negara-negara yang berada di garis depan untuk lebih memfokuskan perhatian kepada Israel, Palestina maupun Yerussalem yangdianggap sebagai lawan yang radikal di kawasan Teluk.

Pada fase ketiga yang dimulai sejak tahun 1967, Arab Saudi muncul sebagai sebuah negara yang dominan dan berusaha merubah perimbangan kekuasaan di Timur-Tengah sesudah adanya perang Arab-Israel 1967, serta berusaha meningkatkan kekayaan minyaknya. Untuk itu Arab Saudi menjadi dewan pimpinan OPEC maupun OAPEC. Sampai saat ini peranan Arab Saudi masih berpengaruh, dan sangat vital dalam menentukan harga minyak dunia serta produk untuk mengambil garis kebijaksanaan yang moderat dalam menolak ekstrimisme dalam dunia perminyakannya.Arab Saudi merumuskan kebijakannya untuk memelihara stabilitas dan kesejahteraanekonomi internasional serta tidak merusak perdamaian hidup manusia.

Pada fase ketiga ini, sejak tahun 1967, di dalam politik luar negerinya, Arab Saudi mempunyai tiga sasaran utama, yaitu:

1. Mendukung negara-negara Arab termasuk Palestina melawan Israel. Dukungan ini juga ditujukan agar tercapainya perdamaian Arab-Israel. Arab Saudi tahu bahwa Israel mempunyai kemampuan untuk menghancurkan ladang minyaknya.
2. Tercapainya stabilitas dan keamanan, serta berjuang untuk membendung pengaruh radikalisme, terutama komunisme yang dianggap bahaya utama untuk agama islam dan kebudayaan Arab salah.
3. Memajukan Islam dengan memperjuangkan suatu kebangkitan Islam di lingkungan global.

Adapun beberapa program tersebut adalah dengan memajukan perkembangan sosial dan ekonomi dalam dunia Islamtermasuk menyebarkan nilai-nilai dan norma-norma islam. Diantaranya adalah pembentukan bank Islam yang di nilai mampu memberikan manfaat dan bantuan kepada negara-negara Islam. Kemampuan ekonomi, militer dan sosial yang dimiliki oleh Arab Saudi menjadikan negara ini memiliki peran yang cukup penting dalam hal donasi atau bantuannya kepada negara-negara Islam. Bantuan yang diberikan oleh Arab Saudi terhadap negara-negara Islam diperkirakan hampir mencapai 96% pada tahun 1976, dan ¾ diantaranya diberikan kepada negara-negara Arab.

Pada tahun 1970an politik luar negeri Arab Saudi bisa dikatakan lebih aktif daripada tahun-tahun sebelumnya. Ideologi Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat politik luar negerinya, tetapi secara terus-menerus makin memperkuat otoritas Arab Saudi sebagai penegak nilai-nilai Islam.

Pecahnya perang Arab-Israel tahun 1973 menyebabkan Arab Saudi melakukan embargo minyak ke negara-negara terkemuka yang mempunyai pengaruh besar dalam percaturan politik dunia. Pengaruh Arab Saudi yang semakin meningkat secara efektif menunjang bagi kepemimpinannya di dunia Arab. Berkat kekayaan yang digunakan untuk menunjang politik luar negerinya, maka pada tahun 1970an sampai dengan sekarang, Arab Saudi mempunyai peran penting dalam politik regional dan internasional, sesuai dengan arah politik luar negerinya yang liberal dan pro-barat.

Hubungan Arab Saudi dengan negara-negara barat lainnya yakni Inggris, Prancis dan Jerman semakin meningkat, bahkan ketiga negara tersebut merupakannegara pengekspor senjata bagi Arab Saudi, dimana kontrak pembelian senjata Arab Saudi dengan negara-negara itu hampir mencapai 11 milyar dollar.

Sebagai negara berorientasi non blok, Arab Saudi juga mempunyai hubungan dengan negara-negara yang sehaluan, khususnya dengan negara-negara di benua Asia dan Afrika terutama dengan Islam. Hal ini dikarenakan Arab Saudi ingin menggalang solidaritas Islam internasional. Arab Saudi yang bergabung dalam OKI juga berusaha meningkatkan kerjasama dengan negara-negara anggota OKI lainnya. Kemudian, hubungan Arab Saudi dengan negara-negara Teluk yang tergabung dalam The Gulf Coorperation Council (GCC) juga ditingkatkan. Terbukti dengan meningkatnya konsepsi pertahanan kawasan oleh negara-negara itu sendiri, sedang pihak luar hanya boleh membantu dengan memberikan senjata-senjata yang diperlukan. 

Hal ini dilakukan karena adanya kekhawatiran akan campur tangan pihak asing yang dinilai dapat memperkeruh konflik di kawasan Timur Tengah. Jika berbicara mengenai politik luar negeri Arab Saudi, tentunya tidak bias lepas dari hubungannya dengan Amerika Serikat, sikap pro-barat dan anti komunis yang dianut Arab Saudi mendorong terjalinnya hubungan dengan barat terutama dengan Amerika Serikat sangat erat bahkan sudah sampai tingkat sekutu.

Secara politis,hal demikian bisa dimengerti karena adanya alasan kepentingan pembangunan,pertahanan dan keamanan Arab Saudi yang sangat mengandalkan dunia barat. Hubungan keduanya dinilai mempunya persamaan kepentingan, antara lain:

• Arab Saudi dan Amerika Serikat sama-sama anti komunis dan antigerakan radikal revolusioner,
• Arab Saudi dan Amerika Serikat menginginkan stabilitas di kawasanTeluk,
• Arab Saudi beserta Amerika Serikat mempunyai kepentingan terhadap kelangsunganmengalirnya minyak ke negara-negara industri agar tetapmenguntungkan bagi pihak penjual maupun pembeli minyak.

Hubungan Arab Saudi dan Amerika Serikat merupakan hubungan yang special dan komplementer dengan kehadiran ARAMCO sejak tahun 1933 yang merupakan penghubung paling kuat di antara kedua negara tersebut. Arab Saudi adalah salah satu kawan dagang Amerika Serikat yang terpenting, yang maksudnya Amerika Serikat membeli minyak Arab Saudi dengan imbalannya, maka Arab Saudi mengeluarkan 25% dari anggaran belanjanya untuk mengimpor senjata dari Amerika Serikat, dan dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat mensuplai sekitar 90% keperluan militer bagi Arab Saudi.Amerika Serikat di sini bertindak sebagai pelindung intergritas wilayah dan keamanan nasional Arab Saudi. Pada saat Mesir melakukan pemboman atas wilayahArab Saudi semasa perang saudara di Yaman pada awal tahun 1960-an pesawatpesawat Amerika terbang di atas wilayah sama sebagai ancaman terhadap Mesir untuktidak meneruskan petualangan militernya di wilyah Arab Saudi.

Pada saat Arab Saudi mengalami ketakutan terhadap ancaman ekspor revolusi Republik Islam Iran, Amerika memberikan komitmen pembelaannya terhadapeksistensi Arab Saudi. Ketergantungan Arab Saudi terhadap perlindungan militerAmerika Serikat kian menguat tahun 1979 dalam kasus sebagi berikut:

1. Tahun 1979, Khomeini mengambil alih Iran dan menetapkan ekspor revolusi,
2. November 1979, terjadi pendudukan Mekkah oleh para pemberontak antipenguasa Arab Saudi,
3. Desember 1979, Uni Soviet invasi ke Afghanistan yang memperkuat kekhawatiran akan kian meluasnya pengaruh komunisme Uni Soviet di Timur Tengah.

Bagi Amerika Serikat, Arab Saudi adalah salah satu Negara koalisinya yang bisa membantunya dalam mencapai kepentingan Amerika di kawasan Teluk. Kebijakan tersebut tetap berlanjut pada masa-masa berikutnya.

Share this post