Penghibahan dalam Sistem KUH Perdata

SUDUT HUKUM | Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun. 

Sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab kesepuluh BW. Di samping itu salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.

Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

• Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.
• Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup.
• Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal.

Menurut pasal 1666 KUH Perdata, penghibahan (bahasa Belanda: schenking, bahasa Inggeris: donation) adalah suatu perjanjian dengan mana penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan: perjanjian "dengan cuma-cuma" (bahasa Belanda: "om niet"), dimana perkataan "dengan cuma-cuma" itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontraprestasi sebagai imbalan.

Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian "sepihak" ("unilateral") sebagai lawan dari perjanjian "bertimbal-balik" ("bilateral"). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbal-balik, karena yang lazim adalah bahwa orang menyanggupi suatu prestasi karena

ia akan menerima suatu kontra-prestasi.

Perkataan "di waktu-hidupnya" penghibah, adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu testament (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah pemberi meninggal dan setiap waktu selama pemberi itu masih hidup, dapat dirubah atau ditarik kembali olehnya. Pemberian dalam testament itu dalam B.W. dinamakan_"legaat" ("hibah wasiat") yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian. Karena penghibahan menurut B.W. itu adalah suatu perjanjian, maka sudah dengan sendirinya tidak boleh ditarik kembali secara sepihak oleh penghibah.

Baik diperhatikan, bahwa penghibahan dalam sistim B.W. adalah (seperti halnya dengan jual-beli atau tukar-menukar) bersifat "obligatoir" saja, dalam arti belum memindahkan hak milik, karena hak milik ini baru berpindah dengan dilakukannya "levering" atau penyerahan (secara yuridis). Dikatakan bahwa penghibahan, disamping jual-beli dan tukarmenukar merupakan salah satu "titel" bagi pemindahan hak milik.

Penghibahan hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667). Berdasarkan ketentuan ini maka jika dihibahkan suatu barang yang sudah ada, bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru akan ada dikemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.

Penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu barang yang termasuk dalam penghibahan; penghibahan yang semacam ini, sekadar mengenai barang tersebut, dianggap sebagai batal (pasal 1668). Janji yang diminta oleh penghibah bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut tetap ada padanya karena hanya seorang pemilik dapat menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, hal mana dengan sendirinya bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan. Sudah jelaslah bahwa janji seperti itu membuat penghibahannya batal. Apa yang terjadi sebetulnya hanyalah suatu pemberian hak nikmat-hasil saja.

Kepada penghibah diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa ia tetap memiliki kenikmatan atau nikmat-hasil dari barang-barang yang dihibahkan, baik barang-barang bergerak maupun tak bergerak, atau bahwa ia tetap memberikan kenikmatan atau nikmat-hasil tersebut kepada seorang lain; dalam hal mana harus diperhatikan ketentuan-ketentuan dari bab ke sepuluh Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata (pasal 1669). Bab kesepuluh dari Buku II B.W. yang dimaksudkan itu adalah bab yang mengatur tentang hak pakai hasil atau nikmat hasil. Sekadar ketentuan-ketentuan tersebut mengenai tanah, maka ketentuan-ketentuan itu sudah dicabut oleh Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960), tetapi ketentuan-ketentuan yang mengenai barang bergerak masih berlaku.

Hibah menjadi batal jika dibuat dengan syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang-utang atau beban-beban lain, selainnya yang dinyatakan dengan tegas di dalam akte hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan padanya (pasal 1670). Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa adalah diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa penerima hibah akan melunasi beberapa utang penghibah, asal disebutkan dengan jelas utang-utang yang mana (kepada siapa dan berapa jumlahnya). Kalau itu tidak disebutkan dengan jelas maka janji seperti itu akan membuat batal penghibahannya.

Penetapan seperti yang dimaksudkan di atas, yang dicantumkan dalam perjanjian penghibahan, dengan mana diletakkan suatu kewajiban bagi penerima hibah, lazimnya dinamakan suatu "beban". Secara kurang tepat pasal 1670 memakai perkataan "syarat". Perbedaan antara ''syarat'' dan ''beban'' adalah, bahwa terhadap suatu syarat pihak yang bersangkutan adalah bebas, dalam arti bahwa ia dapat menerima atau menolak, sedangkan suatu beban adalah mengikat, merupakan suatu kewajiban.

Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan memakai sejumlah uang dari harta-benda yang dihibahkan. Jika ia meninggal dengan tidak telah memakai jumlah uang tersebut, maka apa yang dihibahkan itu tetap untuk seluruhnya pada penerima hibah (pasal 1671). Menurut pasal 1672 penghibah dapat memperjanjikan bahwa ia tetap berhak mengambil kembali barang yang telah diberikannya baik dalam halnya penerima hibah sendiri maupun dalam halnya penerima hibah beserta keturunan keturunannya akan meninggal lebih dahulu dari pada penghibah; tetapi ini tidak dapat diperjanjikan selainnya hanya untuk kepentingan penghibah sendiri.

Akibat dari hak untuk mengambil kembali barang yang telah dihibahkan itu ialah bahwa segala pengasingan barang-barang yang telah dihibahkan itu dibatalkan, sedangkan barang-barang itu kembali kepada penghibah, bebas dari segala beban dan hipotik yang telah diletakkan di atasnya sejak saat penghibahan (pasal 1673). Pasal ini memberikan kepada suatu janji yang dicantumkan dalam perjanjian hibah, suatu kekuatan berlaku terhadap pihak-pihak ketiga, sehingga menimbulkan suatu keadaan seperti yang kita telah jumpai dalam suatu jual-beli dengan hak membeli kembali. Pihak-pihak ketiga diharuskan memperhatikan dan mentaati janji yang tercantum dalam suatu penghibahan. Sudah barang

tentu pasal 1673 ini tidak bisa diperlakukan kalau yang dihibahkan itu barang yang bergerak, karena mengenai barang semacam ini pihak pembeli selalu diperlindungi oleh pasal 1977 (1).

Pasal 1674 menetapkan bahwa, jika terjadi suatu penghukuman untuk menyerahkan suatu barang yang telah dihibahkan, kepada seorang lain, maka penghibah tidak diwajibkan menanggung Ketentuan mi juga sangat wajar, karena penghibahan adalah suatu perjanjian dengan cumacuma, artinya tanpa imbalan prestasi dari pihaknya penerima hibah. Kepada penghibah tidak ada kewajiban untuk menanggung kenikmatan tenteram dan terhadap cacat-cacat yang tersembunyi seperti halnya dengan seorang penjual barang.

Akhirnya oleh pasal 1675 dinyatakan bahwa beberapa ketentuan dari Buku II berlaku untuk penghibahan. Jika kita menengok pada ketentuan-ketentuan tersebut, ternyata bahwa itu mengenai apa yang dinamakan: pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat secara ''lompat-tangan". Dengan itu dimaksudkan: penunjukan seorang ahli waris atau pemberian barang dalam suatu testament (wasiat) dengan ketentuan bahwa waris atau penerima hibah wasiat dilarang untuk memindahtangankan barang-barang warisan itu (se-umur hidup mereka) sedangkan barang-barang tersebut, setelah mereka meninggal, barus diberikan kepada seorang atau orang-orang -lain lagi yang ditunjuk di dalam testament tersebut.

Dimaksudkan oleh pasal 1675 tersebut diatas, bahwa laranganlarangan itu berlaku juga terhadap penghibahan. Dengan demikian adalah terlarang pemberian hibah yang disertai penetapan bahwa penerima hibah selama hidupnya dilarang untuk memindah-tangankan barang yang dihibahkan, sedangkan semeninggalnya penerima hibah barang itu harus diterimakan kepada seorang lain yang ditunjuk dalam perjanjian. Oleh pasal 879 (dalam hal pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat) ditetapkan bahwa bagi waris atau penerima hibah wasiat penetapanpenetapan seperti yang dilarang oleh undang-undang itu adalah batal dan tak berharga. Artinya: pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat tetap berlaku tanpa berlakunya penetapan-penetapan yang dilarang itu. Mutatis mutandis ketentuan ini juga berlaku untuk penghibahan, sehingga penghibahan tetap berlaku tanpa berlakunya penetapan-penetapan yang terlarang itu.

Maksudnya undang-undang untuk mengadakan larangan-larangan tersebut adalah untuk mencegah adanya barang-barang yang terlalu lamaberada diluar peredaran, hal mana dapat mengganggu lalu-lintas hukum. Perkataan "penghibahan" (atau "pemberian") dalam pasal 1666 dan selanjutnya dipakai dalam arti yang sempit, karena hanya perbuatanperbuatan yang memenuhi syarat-syarat yang disebutkan disitu dinamakan "penghibahan", misalnya syarat "dengan cuma-cuma" yaitu tidak memakai pembayaran. 

Disini orang lazim mengatakan adanya suatu "formate schenking" yaitu suatu penghibahan formil. Tetapi bagaimana halnya dengan seorang yang menjual rumahnya dengan harga yang sangat murah atau yang membebaskan debitornya dari utangnya? Menurut ketentuan pasal 1666 tersebut ia tidak melakukan suatu penghibahan atau pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas ia dapat dikatakan menghibahkan atau memberi juga. Disini dikatakan tentang adanya suatu "materiele schenking" (penghibahan menurut hakekatnya) dan baiklah diketahui bahwa penghibahan dalam arti kata yang luas ini dipakai dalam pasal 920 (tentang pemberian atau penghibahan yang melanggar ketentuan tentang legitieme portie), pasal 1086 (tentang pemasukan atau inbreng, di mana ditetapkan bahwa pemberian-pemberian harus diperhitungkan dalam pembagian warisan) dan pasal 1678( tentang larangan memberikan bendabenda atas nama antara suami dan isteri).

Juga sudah kita lihat bahwa syarat "dengan cuma-cuma" tidak melarang adanya penghibahan yang disertai dengan suatu beban (bahasa Belanda: 'last"), yaitu suatu kewajiban dari penerima hibah untuk berbuat sesuatu, misalnya memberikan bea-siswa kepada seorang mahasiswa. Apabila "beban" tersebut melampaui nilai (harga) barang yang telah dihibahkan, sebetulnya tidak lagi dapat dikatakan tentang suatu penghibahan.

Rujukan:

• Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, Bandung: Armico, 1985, 
• R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985, 
• Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1991,
• R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni, 1985, 
• Wirjono Projodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Bandung: Sumur Bandung, 1961.
• Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986.

Share this post