Tinjauan Umum Tentang Upaya Mencapai Keadilan

SUDUT HUKUM | Sifat hakiki hukum selain kepastian hukum juga keadilan. Keadilan adalah nilai ideal-metafisis yang mesti selalu diperjuangkan dalam penegakan hukum. Keadilan mesti terus-menerus diperjuangkan dalam upaya penegakan hukum. Menurut Franz Magnis Magnis-Suseno, (Franz Magnis-Suseno, 1987:81), keadilan mempunyai dua arti. Pertama, dalam arti formal keadilan menuntut bahwa hukum berlaku umum. Artinya, hukum mesti berlaku bagi semua orang yang tersentuh aturan hukum tersebut. Keadilan menuntut agar semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan dengan sama pula. Setiap orang, entah siapa pun dia, selalu diperlakukan menurut hukum yang berlaku.

Setiap orang yang karena kedudukan, fungsi, atau kelakuannya memenuhi deskripsi yang dimaksud dalam suatu norma hukum akan diperlakukan menurut norma hukum tersebut. Jadi kalau saya memakai jalan umum, peraturan-peraturan lalu lintas akan diberlakukan kepada saya, karena peraturan lalu lintas itu berlaku bagi siapa saja yang dapat disebut sebagai pemakai jalan. Hal yang sama terjadi juga untuk kasus korupsi. Ketika seseorang melakukan korupsi, entah dia orang biasa atau pejabat akan terjerat undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi di hadapan hukum semua orang sama derajatnya. Semua orang berhak atas perlindungan hukum dan tidak ada yang kebal hukum.

Kedua, dalam arti material dituntut agar hukum sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat. Masyarakat tidak sembarang membutuhkan dan mengakui tatanan normatif, melainkan masyarakat mengakui dan menghormati suatu tatanan yang menunjang kehidupan bersama berdasarkan apa yang dinilai baik, wajar dan adil. Masyarakat tidak menilai hukum menurut prinsip-prinsip yang abstrak, melainkan menurut apa yang dalam situasi konkret terasa adil. Tuntutan keadilan memuat agar hukum dirumuskan secara luwes agar hakim mempunyai kebebasan penuh untuk memperhatikan semua unsur konkret dalam perkara yang dihadapi. Karena itu, keadilan adalah prasyarat hakiki bagi hukum. Hukum hanya disebut hukum karena menghendaki dan menyediakan keadilan. 

Menurut Hans Kelsen: Keadilan bermakna legalitas yaitu bahwa suatu peraturan umum berlaku ‘adil’ jika ia benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang, menurut isinya, peraturan itu harus diterapkan. Keadilan dalam arti legalitas, adalah suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Keadilan berarti pemeliharaan atas tatanan hukum positif melalui penerapannya yang benar-benar sesuai dengan jiwa dari tatanan hukum positif tersebut. Keadilan ini adalah keadilan berdasarkan hukum (Hans Kelsen, 1971:17).

Menurut Hans Kelsen, keadilan hukum bukan didasarkan semata-mata pada isi dari tatanan hukum positif, tetapi pada penerapannya oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang menentukan tatanan hukum positif tersebut berlaku adil atau tidak adil dalam penerapan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. selain itu Hans Kelsen juga menekankan keadilan hukum sebagai nilai keadilan selalu terikat pada penerapan hukum yang berlaku yang sesuai dengan semangat, dan sistem hukum tersebut. 

Perbuatan seseorang dikatakan adil atau tidak adil harus sesuai dengan norma hukum yang dianggap absah oleh subjek yang menilainya karena norma tersebut termasuk tatanan hukum positif. Jika ada masyarakat yang menilai penerapan hukum dalam kasus tertentu tidak adil, maka penilaian tersebut mesti didasarkan pada tatanan hukum positif yang diakui secara absah, bukan berdasarkan logika normatif yang lain. Idealisme hukum yang dipaparkan Hans Kelsen mesti selalu diperjuangkan dalam penegakan hukum dalam upaya mencapai keadilan, yakni nilai keadilan yang berasal dari penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dan berdasarkan pada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Upaya mencapai keadilan mesti dilakukan secara terus-menerus dan tak kenal lelah oleh aparat penegak hukum atau negara untuk mencapai keadilan yang merupakan nilai yang ideal dari hukum. Manusia dengan hukum yang dibuatnya harus berusaha secara kontinyu untuk menegakkan keadilan yang merupakan substansi dari hukum di suatu negara. Tanpa keadilan, hukum tidak memiliki roh atau spirit yang superior untuk diakui dan dipertahankan sebagai hukum yang adil. Karena itu upaya mencapai keadilan mesti dilakukan tanpa henti untuk mencapai hakekat hukum yaitu keadilan. Keadilan Hukum (Legal Justice) adalah keadilan berdasarkan undangundang yang dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dari putusan hakim pengadilan yang mencerminkan keadilan hukum Negara dalam bentuk formal (Rifyal Ka’bah, 2006: 67). 

Keadilan hukum juga dapat diartikan sebagai keadilan menurut hukum positif yang berlaku. Kalau hukum telah mengatur bahwa seorang koruptor mesti dipenjara sekian tahun, maka aturan tersebut harus benar-benar ditegakkan berdasarkan jiwa dan sistem hukum positif yang diakui keabsahannya. Namun untuk mencapai keadilan yang dikehendaki semua pihak, penegak hukum tidak dapat hanya mengandalkan nilai keadilan legal formal dengan segala prosedurnya. Penegak hukum wajib menggali nilai-nilai kebaikan dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Keadilan tidak saja hanya berdasarkan keadilan hukum positif, tetapi nilai keadilan substantif yang bersifat universal dan diterima secara rasional oleh semua pihak.

Berbagai konsep keadilan yang hidup dalam masyarakat mesti didalami, diinterpretasi dan diimplementasikan oleh aparat penegak hukum untuk mengantisipasi praktek penegakan hukum yang diskriminatif. Penegakan hukum di Indonesia sudah sering mengabaikan nilai-nilai keadilan karena praktek hukum lebih dipengaruhi oleh aspek politis dan kepentingankepentingan pribadi dan kelompok tertentu sehingga meruntuhkan bahkan mendegradasi wibawa dan superioritas hukum. Prosedur penegakan hukum mesti berjalan baik dan murni tanpa ada kepentingan terselubung yang menyebabkan distorsinya nilai-nilai penegakan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat.

Share this post