Etika Politik Islam dan Pancasila

Bagi sebagian orang, kata “politik” menjadi kata yang kotor untuk diucapkan. Politik dimaknai sebagai intrik merebut dan melanggengkan kekuasaan. Berbagai cara menjadi halal dilakukan sejauh otoritas berada dalam genggaman. Setelahnya, rakyat kecil yang menjadi mayoritas suatu negara tak lebih dari sekedar “penyokong” untuk meraih kursi dan jabatan.

Gagasan-gagasan seperti itu umum kita temui pada perbincangan di warung kopi atau kalangan menengah ke atas. Pandangan akan buruknya politik berangkat dari fenomena maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan penggunaan isu-isu berbau SARA serta kampanye hitam menjelang pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden.

Menurut analisis yang saya pelajari politik dapat menjadi petunjuk arah menuju kebaikan, dan terkadang sebagai petunjuk arah menuju keburukan dan kehancuran tergantung bagimana seseorang memandang politik seperti apa. Oleh karena itu, kehidupan sosial dan politik tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan, dan sesungguhnya aspek apapun memiliki kaitannya dengan politik. Hal ini sesuai dengan salah satu teori paradigma etika politik yaitu teleologis

Pada era saat ini politik menjadi hal yang sangat menarik bagi kalangan muda, ketertarikan tersebut terlepas dari kehendaknya berpolitik untuk mencapai tujuan apa dan bagaimana. Tentunya jika kita tanyai motif apa sehingga timbul keinginan berpolitik bagi mereka adalah keinginan untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Akan tetapi, keadaan bagaimana yang hendak diperbaiki tersebut. Salah satu penyebabnya adalah kurang kuatnya landasan Ideologi kebangsaan berpolitik. 

Oleh karena itu, penting kiranya membahas apa yang sesungguhnya bagi pemuda yang berminat untuk berpolitik dimana Pancasila menjadi dasar baginya dalam kesungguhan berpolitik untuk kepentingan bersama. Kemudian bagaimana pemuda yang terlibat dalam dunia politik, politik yang bisa memberi untuk kepentingan bangsa Indonesia, maka haruslah nilai-nilai yang tekandung dalam Ideologi Pancasila tersebut dijadikan landasan utama para pemuda. Tentunya ini juga yang menjadi keberhasilan para pemuda dahulu dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Politik pada intinya menghimpun kekuatan, meningkatkan kuantitas dan kualitas kekuatan, mengawasi dan menggunakan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam negara dan institusi lainnya, karena politik pada akhirnya ingin memenangkan pertarungan untuk merealisasikan tujuan atau cita-cita politik. 

Etika sosial yang membahas kewajiban dan norma dalam kehidupan politik, yaitu bagaimana seseorang dalam suatu masyarakat berhubungan secara politik dengan orang atau kelompok masyarakat lain. Dan pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik bagi negara ini.Didalam sila kedua disebutkan “kemanusiaan yang adil dan beradab” tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran pancasila dalam membangun etika bangsa ini memiliki andil besar.[1]

Dalam agama Islam sendiri etika dan moral politik juga diatur dengan cara memahami apa yang ada dalam kitab Al quran dan As Sunnah Nabi SAW. Dalam sejarahnya, Islam juga meletakan fondasi etika moral dalam konteks bersosial dan berpolitik yaitu Piagam Madinah, Piagam Madinah adalah bukti nyata bagaimana Nabi membuat kesepakatan dan negosiasi politik antara Komunitas Islam, Kristen dan Yahudi di Madinah.Dalam agama Islam dikenal dengan nama As Siyasah As Syariah (Politik Syariah), Siyasah berarti pengaturan, pengasuhan, pendidikan karakter dan perbaikan hal itu.

Piagam Madinah menjadi salah satu dokumen politik pertama dalam sejarah. Dokumen ini menjadi bukti bahwa dalam konteks politik, setiap kelompok harus ditempatkan sejajar, diperlakukan berdasarkan kapasitas, diberi ruang yang sama dalam masyarakat. Nabi bahkan pernah mempersilahkan kelompok Kristen Najran untuk beribadah di masjid pada saat datang utusan Kristen Najran menemui Nabi Muhammad dalam upaya negosiasi politik [2] , Begitulah seharusnya Etika Politik itu. 

Persoalan etika politik merupakan persoalan universal yang tak lekang dibincangkan dari waktu-ke-waktu, dari rezim ke rezim yang lain, dari satu generasi ke generasi yang lain. Etika politik yang dibangun di dalam politik bangsa ini, digali dari sumber nilai budaya yang demikian kaya.Beberapa daerah memiliki konsep masing-masing mengenai norma-norma sosial yang dikaitkan dengan moral politik dan kekuasaan. Norma orang Sulawesi mungkin berbeda dengan norma sosial orang Jawa. 

Bagi orang Jawa, kekuasan sangat tergantung kepada keluhuran tingkah laku dan etika sosial, ia harus sepi ing pamrih artinya tidak boleh terikat dengan hawa nafsu.dan kepentingan-kepentingan duniawi. Moral politik yang digali dari keluhuran budaya mestinya menjadi jaminan mutu para elit politik, tetapi entah, nilai-nilai luhur budaya menjadi berai dan terasa kehilangan kemutlakannya. Pantas saja kemudian, jika aktivitas politik disebut sebagai wilayah paling kotor karena aktivitas para elit politik yang gagap terhadap moralitas politik. 

Di bagian akhir ini saya akan mengutip perkataan Gubernur DKI Jakarta non-aktif yaitu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok “Pekerjaan paling mulia adalah menjadi pejabat,” lanjut dia mengatakan “Uang 1 Milyar, hanya cukup membagi Dua Ribu orang saja—asumsi 500 Ribu per-orang. “Tapi, jika kamu menjadi pejabat, seluruh rakyat bisa kamu jamin mendapatkan 500 Ribu,”—melalui kebijakan APBD yang pro-rakyat.

Ungkapan inilah yang mendekonstruksi kesadaran saya tentang politik. Setelah perenungan yang mendalam yang saya lakukan. Sampai pada satu kesimpuan: kita perlu melakukan penyatuan antara moral (hati nurani) dan politik. Saya bercita-cita menjadi pejabat. Tapi, tiada cerita pada alam demokrasi menjadi pejabat tanpa proses politik. “Jika anda ingin menguji karakter seseorang, berilah dia kekuasaan,” Abraham Lincoln. Pada alam demokrasi ini, sudah terlampau banyak orang yang dicap hebat, tapi tak pernah melakukan apapun saat berkuasa. Jika kesadaran organik rakyat tentang pentingnya pemimpin teruji, maka tugas partai politik untuk menguji seorang (calon) pemimpin.

Meski politik itu super ribet akan tetapi tetap menjadi seks bagi sebagian orang dicaci tapi dinikmati. Tapi berpolitik bukan beronani. Kenikmatan berpolitik bukan pada orgasme, melainkan mencapai klimaks. Karena urusannya dengan tanggungjawab karakter terhadap orang lain. Seperti seks, politik tidak selamanya tidak moral. Terutama jika hasrat seksual disalurkan dengan jalan resmi (pernikahan), maka keuntungannya berganda: klimaks dicapai, lalu diganjar pula pahala.

Oleh: Muhammad Fikri Nur Mustofa 

Mahasiswa

Share this post