Pengertian dan Latar Belakang Munculnya Aliran Sosiological Jurisprudence

SUDUT HUKUM | Sosiological Jurisprudence merupakan salah satu dari aliran filsafat hukum yang mencoba memahami hakikat terdalam dari hukum. Tumbuhnya berbagai aliran filsafat hukum tersebut merupakan hasil dari dialektika pemikiran hukum yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. Apabila masa lalu, filsafat hukum merupakan produk sampingan dari para filsuf, dewasa ini kedudukannya tidak lagi demikian karena masalah-masalah filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri bagi para ahli hukum.

Aliran sosiological jurisprudence dapat dikatakan sebagai salah satu aliran dari berbagai pendekatan. Aliran ini tumbuh dan berkembang di amerika, dan dipelopori oleh Roscoe Pound dengan karya-karyanya yang terkenal seperti Scope and Purpose of sosiological jurisprudence (1912), Outline of Lectures on Jurisprudence (1903), The Spirit of Common Law (1921), An Introduction to the Philosophy of Law (1922), The Task of Law (1944), Interpretation of Legal History (1923), dan lain-lain. Tokoh lainnya antara lain Benjamin Cordozo dan Kantorowics.

Ajaran sosiological jurisprudence dapat digolongkan aliran-aliran sosiologis di bidang hukum yang dibenua eropa dipelopori oleh seorang ahli hukum bangsa Austria bernama Eugen Ehrlich (1826-1922), yang pertama menulis tentang hukum dipandang dari sudut sosiologis dengan judul Grundlegung der Soziologie des Recht, yang diterjemahkan kedalam bahasa inggris oleh Walter L Moll : Fundamenstal Prinsiples of the Sosiology of Law pada tahun 1936.

Sosiological jurisprudence dalam istilah lain disebut juga Functional anthropological (metode fungsional). Penyebutan ini dilakukan untuk menghindari kerancuan antara sosiological jurisprudence dan sosiologi hukum (the Sosiology of Law). Walaupun keduanya sama-sama membahas kajian tentang hukum, akan tetapi memiliki perbedaan. sosiological jurisprudence merupakan cabang dari filsafat hukum sedangkan sosiology of Law adalah cabang dari sosiologi.

Selain itu walaupun obyek kajian keduanya adalah hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, akan tetapi pendekatan yang digunakan berbeda. sosiological jurisprudence menggunakan pendekatan hukum ke masyarakat, sedangkan sosiology of Law menggunakan pendekatan dari masyarakat ke hukum.

Perbedaan yang mencolok antara kedua hal tersebut adalah, bahwa sosiologi of law berusaha menciptakan suatu ilmu mengenai kehidupan sosial sebagai suatu keseluruhan dan pembahasannya meliputi bagian terbesar dari sosiologi secara umum dan ilmu politik. Titik berat penyelidikannya terletak pada masyarakat dan hukum sebagai suatu manifestasi semata, sedangkan sosiological jurisprudence menitikberatkan pada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum.

Sebagai salah satu alira dari filsafat hukum, pemikiran sosiological jurisprudence tentang hukum tidak muncul dari ruang hampa. Pemikiran aliran ini merupakan dialektika dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya yang mencoba menjawab hakikat hukum, diantaranya adalah aliran hukum alam, positivisme hukum, utilitarianisme dan mazhab sejarah. Untuk itu perlu dijelaskan inti pemikiran dari aliran-aliran tersebut, agar dapat memberikan penjelasan tentang latar belakang pemikiran aliran sosiological jurisprudence.

Ajaran hukum alam atau disebut juga dengan hukum kodrat memberikan pengertian bahwa hukum adalah hukum yang berlaku universal dan abadi, cita-cita dari hukum alam adalah menemukan keadilan yang mutlak (absolute justice). Hukum alam ada yang bersumber dari Tuhan (irasional), dan ada yang bersumber dari akal manusia. Pemikiran hukum alam yang berasal dari Tuhan dikembangkan oleh para pemikir skolastik pada abad pertengahan seperti Thomas aquino, Gratianus, John Salisbury, Dante, Piere Dubois dan lain-lain. Sedangkan para pendasar dari ajaran hukum alam yang bersumber dari akal manusia adalah Hugo De Groot, Grotius, Christian Thomasius, Immanuel Kant, Fichte, Hegel, dan Rudolf Stammler.

Hukum alam juga dapat dilihat sebagai metode atau sebagai substansi. Hukum alam sebagai metode adalah yang tertua yang dapat dikenali sejak zaman yang kuno sekali, sampai kepada permulaan abad pertengahan. Ia memusatkan dirinya pada usaha untuk menciptakan peraturan-peraturan yang mampu untuk menghadapi keadaan yang berbeda-beda. Dengan demikian ia tidak mengandung norma-norma sendiri, melainkan hanya memberitahu tentang bagaimana membuat peraturan yang baik.

Hukum alam sebagai substansi (isi) berisikan norma-norma. Peraturan-peraturan dapat diciptakan dari asas-asas yang mutlak yang lazim dikenal sebagai peraturan hak-hak asasi manusia. ciri hukum alam seperti ini merupakan ciri dari abad ke-17 dan ke-18, untuk kemudian pada abad berikutnya digantikan oleh ajaran positivisme hukum.

Berbeda dengan hukum alam yang memandang penting hubungan antara hukum dan moral, aliran hukum positif justru menganggap bahwa keduanya merupakan dua hal yang harus dipisahkan. Di dalam aliran ini ada dua sub aliran yang terkenal yaitu aliran hukum positif analitis yang dipopulerkan oleh John austin, dan aliran hukum murni yang dipelopori oleh Hans Kelsen.

Menurut aliran hukum positif analitis, hukum adalah a command of law givers11 (perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa), yaitu suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (closed logical system). Hukum secara tegas dipisahkan dari moral, dari hal yang berkaitan dengan keadilan, dan tidak didasarkan pada pertimbangan atau penilaian baik dan buruk.

Menurut John Austin ada empat unsur penting untuk dinamakan sebagai sebuah hukum, yaitu : perintah, sanksi, kewajiban dan kedaulatan. Ketentuan-ketentuan yang tidak mengandung keempat unsur tersebut bukanlah merupakan hukum positif melainkan hanyalah sebagai moral positif. Keempat unsur itu kaitannya antara satu denga lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut: unsur perintah berarti bahwa satu pihak menghendaki orang lain melakukan kehendaknya, pihak yang diperintah akan mengalami penderiataan jika perintah itu tidak dijalankan atau ditaati. Perintah itu merupakan pembedaan kewajiban terhadap yang diperintah, dan yang terakhir ini dapat terlaksana jika yang memerintah itu adalah pihak yang berdaulat.

Sedangkan konsep hukum murni yang digagas oleh hans kelsen adalah sebagai berikut:

1. Tujuan teori tentang hukum, sama seperti ilmu adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan (unity)
2. Teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak, keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada.
3. Ilmu hukum adalah normatif, bukan ilmu alam.
4. Sabagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektifitas norma-norma hukum.
5. Suatu teori tentang hukum adalah formal, suatu teori tentang cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola kyang spesifik.
6. Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah seperti hukum yang mungkin dan hukum yang ada.

Dari dasar-dasar yang terinci tersebut di atas yang dikatakan sebagai hukum murni adalah karena hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis, yaitu anasir etis, sosiologis, politis, dan historis. Hukum itu adalah sebagaimana adanya, yaitu terdapat dalam berbagai peraturan ada. Oleh karena itu yang dipersoalkan bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya melainkan apa hukumnya.

Dari dasar di atas dikatakan pula bahwa ilmu hukum adalah normatif. Ini berarti bahwa menurut pandangan kelsen, hukum itu berada dalam dunia sollen, dan bukan dalam dunia sein. Sifatnya adalah hipotesis, lahir karena kemauan dan akal manusia.

Aliran berikutnya adalah Utilitarianisme, yaitu aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (happiness). Jadi baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukkan ke dalam positivisme hukum, mengingat faham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban masyarakat, disamping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Ini berarti hukum merupakan pencerminan perintah penguasa juga, bukan pencerminan dari rasio semata. Pendukung utilitarianisme yang paling penting adalah Jeremy Betham, John Stuart Mill, dan Rudolf von Jhering.

Aliran yang menjadi penentang dari positivisme hukum adalah mazhab sejarah. Aliran ini muncul karena reaksi terhadap tiga hal yaitu:

1. Rasionalisme abad ke-18 yang didasarkan atas hukum alam, kekuatan akal, dan prinsip-prinsip dasar yang semuanya berperan pada filsafat hukum, dengan mengandalkan cara berpikir deduktif tanpa memperhatikan fakta sejarah, kekhususan, dan kondisi nasional.
2. Semangat revolusi Perancis yang menentang wewenang tradisi dengan misi kosmopolitannya yaitu kepercayaan kepada rasio dan daya kekuatan tekad manusia untuk mengatasi lingkungannya, yaitu seruan ke segala penjuru dunia.
3. Larangan terhadap hakim dalam menafsirkan undang-undang. Karena undang-undang dianggap dapat memecahkan semua masalah hukum. Code civil dinyatakan sebagai kehendak legislatif dan harus dianggap sebagai suatu sistem hukum yang harus disimpan dengan baik sebagai sesuatu yang suci karena berasal dari alasan-alasan yang murni.

Selain ketiga alasan di atas mazhab sejarah juga timbul karena adanya kodifikasi hukum di jerman yang diusulkan oleh Thibaut. Menurutnya hukum yang berdasarkan sejaran itu sukar untuk diselidiki, sedangkan jumlah sumbernya bertambah banyak sepanjang masa, sehingga hilanglah keseluruhan gambaran darinya. Karena itulah harus diadakan perubahan yang tegas dengan jalan penyusunan undang-undang dalam kitab.

Von Savigny menganalogikan timbulnya hukum seperti timbulnya bahasa suatu bangsa. Masing-masing bangsa memiliki ciri khusus dalam berbahasa. Hukumpun demikian, karena tidak ada bahasa yang universal, tidak ada pula hukum yang universal. Pandangan ini menolak pemikiran hukum alam yang menganggap hukum bersifat universal.

Menurut Savigny hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karean kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa (instinktif). Jiwa bangsa (Volksgeist) itulah yang menjadi sumber hukum seperti yang diungkapkannya, “Law is an expression of the common consciousness or spirit of people”. Hukum tidak dibuat tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat (Das recht wird nicht gemacht, es ist und wird dem volke). Pendapat ini bertolak belakang dengan pandangan positivisme hukum.

Keberadaan aliran-aliran di atas menjadi sebab timbulnya aliran sosiological jurisprudence. Menurut aliran ini hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dimasyarakat. Aliran ini  memisahkan secara tegas antara hukum positif  dan hukum yang hidup (the living law). Aliran ini timbul dari proses dialektika antara thesis positivisme hukum, dan antitesis mazhab sejarah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa positivisme hukum memandang bahwa hukum adalah perintah yang diberikan oleh penguasa (law is a command of lawgiver), sebaliknya mazhab sejarah menyatakan hukum timbul dan berkembang bersama masyarakat. Aliran pertama mementingkan akal sedangkan aliran yang kedua lebih mementingkan pengalaman, sedangkan aliran sosiological jurisprudence menganggap keduanya sama pentingnya.

Rujukan:

• Sukarno Aburarea, Filsafat Hukum Teori dan Praktik (Jakarta: Kencana, 2014).
• Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI, 2006).
• Abdul Ghafur Anshori, Filsafat Hukum (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009).
• Darji Darmodiharjo, Pokok-Pokok filsafat Hukum; Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1996).
• Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2002).
• Lili Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum; Apakah Hukum itu? (Bandung: Remadja Karya, 1988).

Share this post