Pembatalan perdamaian

Pengertian Pembatalan Perdamaian

Makna pembatalan perjanjian terdapat dalam Pasal 1253 KUH Perdata, suatu perikatan adalah bersyarat ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut. 

Pembatalan perdamaian diatur dalam Pasal 1859 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, namun itu suatu perdamaian dapat dibatalkan apabila telah terjadi kekhilafan mengenai orang dan pokok-pokok perselisihan. Ia dapat dibatalkan dalam segala hal dimana telah dilakukan penipuan atau paksaan.

Syarat dan Prosedur Pembatalan Perdamaian

Menurut ketentuan Pasal 1265 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

Suatu syarat adalah syarat yang bila dipenuhi, menghentikan perikatan dan membawa segala suatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menangguhkan pemenuhan perikatan, hanyalah ia mewajibkan kreditor mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksud telah terjadi.

Pembatalan perjanjian dapat dimintakan jika:

1. tidak telah terjadi kesepakatan bebas dari para pihak yang membuat perjanjian, baik karena telah terjadi kekhilafan, paksaan atau penipuan pada salah satu pihak dalam pernjanjian pada saat perjanjian itu dibuat;
2. salah satu pihak tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, dan atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003: 32).

Syarat dan proses pembatalan perdamaian diatur dalam Pasal 291 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian. Mutatis mutandis memiliki arti perihal mengubah apa yang perlu diubah, dengan penjelasan bahwa apa yang perlu diubah biasanya mengacu pada pernyataan sebelumnya yang telah dimengerti oleh pembaca.  

Menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.. Perdamaian dalam proses PKPU yang disetujui oleh para kreditor dan telah mendapatkan pengesahan oleh Pengadilan Niaga dapat dimintakan pembatalan oleh para kreditor, jika debitor tidak memenuhi isi perdamaian yang telah disepakati.

Menurut ketentuan Pasal 171 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit. Permohonan pembatalan perdamaian harus diajukan oleh seorang advokat, kecuali dalam hal pemohon adalah Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan. Pengadilan wajib memanggil debitor, dalam hal pemohon pembatalan perdamaian diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

Debitor wajib membuktikan perdamaian telah dipenuhi. Pengadilan berwenang memberikaan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah putusan pemberian kelonggaran, hal tersebut berdasarkan Pasal 170 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PPKPU. Permohonan pembatalan perdamaian harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan pembatalan perdamaian telah dipenuhi. 

Putusan pembatalan perdamaian harus diucapakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah permohonan pembatalan perdamaian didaftarkan. Menurut ketentuan Pasal 291 Ayat (2) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, debitor juga harus dinyatakan pailit. Putusan pembatalan perdamaian memerintahkan supaya kepailitan dibuka kembali, dengan pengangkatan seorang hakim pengawas, kurator dan anggota panitia kreditor, apabila dalam kepaillitan terdahulu ada suatu panitia seperti itu.

Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian

Menurut ketentuan Pasal 172 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam putusan pembatalan perdamian diperintahkan supaya kepailitan dibuka kembali, dengan pengangkatan seorang hakim pengawas, kurator, dan anggota panitia kreditor, apabila dalam kepailitan terdahulu sudah ada suatu paniitia seperti itu. Kepailitan dibuka kembali berlaku Pasal 17 Ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan pasal-pasal dalam Bagian Kedua, Bagian Ketiga, dan Bagian Keempat dalam Bab II undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, setelah kepailitan dibuka kembali, maka tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian.dan

kurator harus segera melakukan tindakan pemberesan terhadap harta paillit tersebut.

Menurut ketentuan Pasal 176 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam hal kepailitan dibuka kembali, Harta pailit dibagi antara para kreditor dengan cara:

• jika kreditor lama maupun kreditor baru belum mendapat pembayaran, hasil penguangan harta pailit dibagi di antara mereka secara pro rata;
• jika telah dilakukan pembayaran sebagian kepada kreditor lama, kreditor lama dan kreditor baru berhak menerima pembayaran sesuai dengan persentase yang telah disepakati dalam perdamaian;
• kreditor lama dan kreditor baru berhak memperoleh pembayaran secara pro rata atas sisa harta pailit setelah dikurangi pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dipenuhinya seluruh piutang yang diakui;
• kreditor lama yang telah memperoleh pembayaran tidak diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya.

Share this post