Fungsi Keimigrasian

SUDUT HUKUM | Dari uraian (Posting sebelumnya) mengenai pengertian umum, dapat dinyatakan juga bahwa pada hakikatnya Keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengaman terhadap lalu lintas masuk serta keluar orang ke dalam wilayah Republik Indonesia, serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. 

Dari pernyataan tersebut, maka secara operasional peran Keimigrasian dapat diartikan dalam konsep 4 (empat) fungsi Keimigrasian.  Dimana konsep ini menyatakan bahwa sistem Keimigrasian, baik ditinjau dari budaya hukum keimigrasian, materi hukum (Peraturan Hukum) keimigrasian, lembaga, aparatur, mekanisme hukum keimigrasian, sarana dan prasarana hukum keimigrasian dalam operasionalisasinya harus selalu mengandung 4 (empat) fungsi keimigrasian yaitu:

Fungsi Pelayanan Keimigrasian

Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA). Pelayanan bagi Warga Negara Indonesia terdiri dari:

• Pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI), dan PLB
• Pemberian Tanda Masuk dan Tanda Keluar Pelayanan bagi Warga Negara Asing terdiri dari:

1. Pemberian Dokumen Keimigrasian (Dokim) berupa : Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM) bagi Awak alat angkut.
2. Perpanjangan Izin Tinggal berupa : Visa Kunjungan Satu Kali Perjalanan, Visa Kunjungan Saat Kedatangan.
3. Perpanjangan Dokim meliputi Perpanjangan KITAS, KITAP, DAHSUSKIM.
4. Pemberian Izin Masuk Kembali, Izin Bertolak, Tanda Masuk dan Tanda Keluar.

Fungsi Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas Keimigrasian, keseluruhan aturan Hukum Keimigrasian itu ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah negara hukum Negara Republik Indonesia baik itu Warga Negara Indonesia atau WNA. Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga Negara Indonesia ditujukan pada permasalahan:

• Pemalsuan Identitas
• Pertanggungjawaban Sponsor
• Kepemilikan Paspor Ganda
• Keterlibatan dalam pelaksanaan pelanggaran aturan Keimigrasian Penegakan Hukum Keimigrasian kepada Warga Negara Asing ditujukan pada permasalahan:

1. Pemalsuan Identitas Warga Negara Asing (WNA)
2. Pendaftaran Orang Asing (POA) dan Pemberian Buku Pengawasan Orang Asing (BPOA)
3. Penyalahgunaan Izin Tinggal
4. Masuk secara tidak sah (Illegal Entry) atau Tinggal secara tidak sah (Illegal Stay).
5. Pemantauan atau Razia
6. Kerawanan Keimigrasian secara Geografis dalam perlintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian tanda masuk, tanda keluar pada tempat pemeriksaan imigrasi, pemberian izin tinggal keimigrasian dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu, dalam hal penegakan hukum yang bersifat Pro Justitia yaitu kewenangan penyidikan tercakup tugas penyidikan dalam mencakup pelanggaran keimigrasian (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemberkasaan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum yang nantinya dalam proses pelaksanaan tersebut imigrasi melakukan koordinasi dengan beberapa instansi terkait seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan.

Fungsi Keamanan Negara

Imigrasi berfungsi secara penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena Imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada warga negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi warga negara Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepala Badan Narkotika Nasional, atau pimpinan Kementerian/lembaga yang memiliki kewenangan pencegahan.

Sedangkan dalam pelaksanaan penangkalan bagi warga negara Indonesia dikarenakan tidak sesuai dengan prinsip dan kebiasaan Internasional yang menyatakan seorang warga negara tidak boleh dilarang masuk ke negaranya sendiri. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada Warga Negara Asing (WNA) adalah:

• Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan Visa,
• Melakukan kerjasama dengan aparatur keamanan negara lainnya khususnya di dalam memberikan supervise perihal penegakan Hukum Keimigrasian,
• Melakukan operasi Intelijen Keimigrasian bagi kepentingan Negara,
• Melakukan pencegahan dan penangkalan yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu.

Fungsi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Dampak era globalisasi telah mempengaruhi system perekonomian negara Republik Indonesia dan untuk mengantisipasinya diperlukan perubahan peraturan perundangan-undangan, baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang. Perubahan tersebut diperlukan untuk meningkatkan intensitas hubungan Negara Republik Indonesia dengan dunia Internasional yang mempunyai dampak sangat besar terhadap pelaksanaan fungsi dan tugas keimigrasian. 

Penyederhanaan prosedur Keimigrasian bagi investor asing yang menanamkan modalnya di Indonesia perlu dilakukan antara lain memberika kemudahan izin tinggal tetap bagi para penanam modal yang telah memenuhi syarat tertentu sehingga diharapkan akan tercipta investasi yang menyenangkan dan dalam hal itu akan lebih menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, harus diingat bahwa di era sekarang ini aspek hubungan kemanusian yang selama ini bersifat nasional berkembang menjadi bersifat Internasional, terutama di bidang perekonomian demi kesejahteraan. Untuk mengantisipasinya, perlu menata atau mengubah peraturan perundang-undangan, secara sinergi baik di bidang ekonomi, industri, perdagangan, transportasi, ketenagakerjaan, maupun peraturan di bidang lalu lintas orang dan barang yang dapat menfasilitasi pertumbuhan ekonomi. Perubahan itu diperlukan guna meningkatkan intensitas hubungan negara Republik Indonesia dengan dunia internasional yang mempunyai dampak sangat besar pada pelaksanaan fungsi dan tugas pokok keimigrasian serta menghindari adanya tumpang tindih peraturan.

Di dalam perkembangan 4 (empat) fungsi imigrasi merupakan pergeseran dari perubahan Trifungsi Imigrasi sebelumnya yang dituntut adanya perubahan yang disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra yaitu:

Trifungsi Imigrasi yang merupakan ideology atau pandangan hidup bagi setiap kebijakan dan pelayanan Keimigrasian harus diubah karena perubahan zaman. Paradgima konsepsi keamanan saat ini mulai bergeser, semula menggunakan pendekatan kewilayahan (territory) yang hanya meliputi keamanan nasional (national security) berubah menjadi pendekatan yang komprehensif selain keamanan nasional juga keamanan warga masyarakat (human security) dengan menggunakan pendekatan hukum. Mendukung konsepsi tersebut, saya hanya memberi pesan agar insane Imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep keamanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan, agar menjadi aparatur yang dapat memberikan kepastian hukum, mampu melaksanakan penegakan hukum dan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bertitik tolak dari berbagai tantangan itu, sudah waktunya kita membuka cakrawala berpikir yang semula hanya dalam cara pandang ke dalam (inward looking) menjadi cara pandang ke luar (outward looking) dan mulai mencoba untuk mengubah paradigma Trifungsi Imigrasi yang pada mulanya sebagai pelayan masyarakat, penegak hukum, dan sekuriti agar diubah menjadi Trifungsi Imigrasi baru yaitu sebagai pelayan masyarakat, penegakan hukum dan fasilitator pembangunan ekonomi.

Hal tersebut yang menjadi salah satu pemikiran perubahan Trifungsi Imigrasi berdasarkan perkembangan jaman dan era globaliasai sekarang ini menjadi 4 (empat) fungsi Imigrasi dengan ditambah fungsi fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat .

Share this post