Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana

SUDUT HUKUM | Setelah menerima, memeriksa, dan mengadili seorang pelaku tindak pidana, maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusannya. Dalam hukum pidana, ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu yang pertama, putusan sela dan yang kedua, putusan akhir.

1. Putusan Sela

Masalah terpenting dalam peradilan pidana adalah mengenai surat dakwaan penuntut umum, sebab surat dakwaan merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa disuatu persidangan. Terdakwa hanya dapat diperiksa, dipersalahkan, dan dikenakan pidana atas pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, dalam arti hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa di luar dari pasal yang didakwakan tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum harus memperhatikan syarat-syarat limitatif, sebagaiman yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu Pasal 143 KUHAP, yaitu syarat formil dan syarat mareriil.

Terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, ada hak secara yuridis dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan keberatan (eksepsi), dimana dalam praktik persidangan biasanya eksepsi yang diajukan meliputi eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili (exeptie onbevoegheid) baik absolud maupun yang relatif, eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, eksepsi pada yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, eksepsi terhadap perkara yang nebis in idem, eksepsi terhadap perkara telah kadaluarsa, eksepsi bahwa apa yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, eksepsi surat dakwaan kabur (obscure libel), eksepsi dakwaan tidak lengkap, ataupun eksepsi dakwaan error in persona.

Atas keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan pengadilan dalam negeri dalam mengadili suatu perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Sebagaiman ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, hakim akan memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, kemkudian hakim akan mempertimbangkannya, selanjutnya akan diambil suatu putusan oleh hakim.

Adapun materi putusan hakim terhadap keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan mengadili, dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sebagaiman ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dapat berupa antara lain sebagai berikut:

a. Menyataan Keberatan (Eksepsi) Diterima

Apabila keberatan (eksepsi) terdakawa atau penasihat hukum terdakwa, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara bergantung kepada jenis eksepsi mana diterima oleh hakim, jika eksepsi terdakwa yang diterima mengenai kewenangan relatif, maka perkara tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dilimpahkan kembali ke wilayah pengadilan negeri yang berwenang mengadilinya.

Adapun jika keberatan (eksepsi) yang diterima menyangkut dakwaan batal atau dakwaan tidak dapat diterima, maka secara formal perkara tidak dapat diperiksan lebih lanjut atau pemeriksaan telah selesai sebelum hakim memeriksa pokok perkara (Pasal 156 ayat (2) KUHAP)

b. Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Tidak Dapat Diterima

Apabila dalam putusan selanya hakim menyatakan bahwa keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, dinyatakan tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan perkara a quo, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan sah sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP.

Terhadap hal tersebut, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya adalah perlawanan (verzet), tetapi dalam praktik peradilan, perlawanan (verzet) yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya akan dikirim bersamaan dengan upaya banding terhadap putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri (Pasal 156 ayat (5) huruf a KUHAP)

2. Putusan Akhir

Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh hakim, maka sampailah hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan, yang akan 26

memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi antara negara dengan warga negaranya. Putusan yang demikian biasanya disebut sebagai putusan akhir. Menurut KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut.

a. Putusan Bebas (Vrijspraak)

Putusan bebas (Vrijspraak) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana sebagaiman dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP)

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum ( Onslaag van Alle Recht Vervolging)

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

Sebagai contoh dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung No. 645.K/Pid/1982, tanggal 15 Agustus 1983, dimana dalam peristiwa konkret diketahui terdakwa menerima pinjaman uang untuk modal usaha dagang dari seorang temannya, tetapi dalam perkembangannya ternyata si terdakwa tidak mampu untuk melunasi pinjaman itu seluruhnya, dan oleh pemilik uang, terdakwa ini kemudian dilaporkan ke polisi dengan tuduhan melakukan penipuan. Namun dalam persidangan, ternyata hakim menemukan fakta hukum yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan pinjaman dari temannya. Perbuatannya itu bukanlah merupakan tindak pidana tetapi sudah memasuki ruang lingkup perbuatan dalam hukum perdata.

c. Putusan Pemidanaan

Dalam hal terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Putusan Mahkamah Agung RI No. 553.K/Pid/1982, tanggal 17 Januari 1983 menegaskan bahwa ukuran pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan dari judex facti untuk menjatuhkan pidana, dimana hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang dan hanya ada 28

batasan maksimal pidana yang dapat dijatuhkan, sebagaimana dalam KUHP atau dalam undang-undang tertentu ada batas minimal, seperti dalam Undang-Undang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No. 31 Tahun 2001 tentang HAM.

Selanjutnya surat putusan pemidanaan, haruslah mencantumkan hal-hal, sebagaiman diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai berikut:

• Kepala putusan berbunyi: ”Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
• Nama lengkap, tampat lahir, umut atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
• Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
• Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
• Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
• Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
• Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
• Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
• Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
• Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu.
• Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
• Hari dan tanggal putusan nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan, dan nama panitera.

Kemudian lebih lanjut dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan jika salah satu dari unsur tersebut, tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k, dah I pasal ini, maka putusan ini batal demi hukum.

Dalam praktik terhadap putusan pemidanaan ini, sering dijumpai putusan hakim yang menyatakan terdakwa telah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan, tetapi dalam amar putusannya tidak memerintah agar terdakwa ditahan, seperti dalam perkara korupsi atas nama Tommy Soeharto maupun Probusutedjo.

Ketentuan dalam Pasal 193 KUHAP menyatakan bahwa: Ayat (1): “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”,Ayat (2): “Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jiak terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakawa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdakwa alasan cukup untuk itu”.

Share this post