Komisi Yudisial di Perancis

SUDUT HUKUM | Independensi peradilan di Perancis memperoleh jaminan secara fungsional dan jaminan hukum yang kuat. Bab VIII Konstitusi 1958 mengatur mengenai kedudukan lembaga peradilan yang disebut sebagai Autorite Judiciare. Pasal 64 Konstitusi Perancis menjamin independensi peradilan dalam arti fungsional. Lembaga peradilan ini (Corps Judiciare)m terdiri atas magistrate tetap dan magistrate tidak tetap. Dalam pasal 64 tersbut dinyatakan bahwa magistrate tidak tetap setelah diangkat tidak dapat diberhentikan. Ini merupakan suatu jaminan konstitusional tambahan untuk menjamin independensi magistrate tidak tetap.

Conseil Supperieur de la Magistrature adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili tindakan indisipliner hakim dan magistrate. Satu lembaga lain yang memiliki kewenangan semi-yudisial untuk menyelesaikan sengketa tentang masalah-masalah ketatanegaraan tertentu adalah Conseil Constitutionnel (semacam MK).

KY Perancis atau Conseil Superior de la Magistrature (CSM) berdiri sejak tahun 1946. Lembaga ini independen terhadap pemerintah. Melalui amandemen Konstitusi tahun 1958 dan undang-undang 17 Juli 1993 komisi ini mengalami sejumlah perubahan, baik dari komposisi maupun organisasinya. Tugas dan kompetensi CSM terutama untuk memberikan

masukan dalam pengangkatan hakim dan penegakan disiplin hakim. CSM diposisikan sebgai penyeimbang antara wewenang presiden untuk mengangkat hakim dan wewengang Menteri Kehakiman berkaitan dengan pengangkatan magistrate dalam menjalankan lembaga peradilan.

Secara umum tugas dan wewenang KY Perancis ada empat kelompok. Kelompok pertama berkaitan dengan pembuatan kebijakan, yakni urusan eksternal, layanan publik, kerjasama yudisial, manajemen personalia, kebijakan menyangkut pemilihan, kebijakan menyangkut penelitian, pemberian nasihat kepada Departemen Kehakiman, dan kebijakan kualitas.

Kelompok kedua berkaitan dengan pengelolaan dan manajerial, yakni akomodasi dan keamanan, otomatisasi, organisasi administratif, dan penyediaan informasi administratif. Kelompok ketiga berkaitan dengan prosedur anggaran, yakni kebijakan anggaran, prosedur distribusi, dan persetujuan pembelanjaan. Kelompok keempat, wewenang korektif atau

disiplin, wewenang pencalonan pada pengangkatan hakim, dan pendidikan-pelatihan.

Dalam menegakkan disiplin hakim, Statut de la magistrature secara tegas memberikan batasan perbuatan hakim yang dapat berakibat diambilnya tindakan disiplin meliputi segala tindakan yang dikualifikasikan berakibat pada kegagalan dalam menjalankan manajemen tugas, persyaratan, ketelitan dan tindakan yang merendahkan kehormatan, harkat dan

martabatanya sebagai hakim.

Disamping pengaturan demikian, sanksi disiplin dalam statut de la magistrature juga terkait dengan pembatasan secara ketat kepada hakim untuk tidak menduduki jabatan publik lain, serta larangan bagi hakim melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah ataupun propaganda politik selama memangku jabatan.

Pada umumnya laporan terjadinya interdisipliner hakim yang disampaikan kepada CSM oleh pimpinan pengadilan akan ditindak lanjuti dengan proses pengadilan disiplin. Jika proses terakhir terjadi, maka pelaksanaan peradilan dilaksanakan Departemen Kehakiman, dengan anggota CSM sebagai maelis hakim tanpa dihadiri ketua CSM (Presiden Prancis) dan wakil CSM, Menteri Kehakiman.

Share this post