Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional

SUDUT HUKUM | Mengenai hubungan antara perangkat hukum internasional dan hukum nasional terdapat dua aliran yaitu monisme dan dualisme. Menurut pandangan monisme, semua hukum merupakan satu sistem kesatuan hukum yang mengikat apakah terhadap individu-individu dalam suatu negara ataupun terhadap negara-negara dalam masyarakat internasional. Tokoh-tokoh aliran monisme adalah kelsen dan georges scelle. Sebaliknya para pendukung aliran dualisme seperti Triepel dan Anzilooti menganggap bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah 2 sistem hukum yang terpisah, berbeda satu sama lain.

Menurut aliran dualisme ini perbedaan tersebut terdapat pada:

• Perbedaan Sumber Hukum

Hukum nasional bersumberkan pada hukum kebiasaan dan hukum tertulis suatu negara sedangkan hukum internasional berdasarkan pada hukum kebiasaan dan hukum yang dilahirkan atas kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional.

• Perbedaan Mengenai Subjek

Subjek hukum nasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional.

• Perbedaan Mengenai Kekuatan Hukum

Hukum nasional mempunyai kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika dibandingkan dengan hukum internasional yang lebih banyak bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.

Pandangan dualisme ini dibantah oleh golongan monisme dengan alasan bahwa:

1. Walaupun kedua sistem hukum itu mempunyai istilah ynag berbeda, namun subjek hukumnya tetap sama yaitu bukankah pada akhirnya yang diatur oleh hukum internasional adalah individu-individu yang terdapat dalam suatu negara.
2. Sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Disaat diakuinya hukum internasional sebagai suatu sistem hukum maka tidaklah mungkin untuk dibantah bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian dari satu kesatuan ilmu hukum dan karena itu kedua perangkat hukum tersebut sama-sama mempunyai kekuatan mengikat apakah terhadap individu-individu atau pun negara.

Dalam praktek internasional tidak menunjukan secara nyata aliran yang lebih dominan, sebaliknya terdapat hubungan hukum internasional atas hukum nasional sebagai syarat yang diperlukan bagi keberadaan hukum internasional. 

Dipatuhinya kaidah-kaidah hukum internasional adalah wajar, karena pembentukan perangkat hukum tersebut adalah atas dasar kehendak negara-negara yang secara bebas dirumuskan dalam berbagai instumen yuridik internasional. Menolak hukum internasional dapat berarti penolakan terhadap apa yang telah dikehendaki dan diputuskan bersama oleh negara-negara untuk mencapai tujan bersama.

Penolakan terhadap hukum internasional adalah tidak mungkin, karena dalam prakteknya semua tindak tanduk negara dalam hubungan luar negerinya berpedoman dan didasarkan atas asas-asas serta ketentuan yang terdapat dalam hukm internasional itu sendiri.

Share this post