Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah

SUDUT HUKUM | Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota). Raperda y...

Objek Kawasan Tanpa Rokok

SUDUT HUKUM | Dalam pelaksanannya, terdapat beberapa objek sebagai indikator dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Roko...

Manfaat Kawasan Tanpa Rokok

SUDUT HUKUM | Manfaat Kawasan Tanpa Rokok adalah menciptakan tempat-tempat umum, sarana kesehatan, tempat-tempat kerja, tempat ibadah, dan...

Prinsip Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok

SUDUT HUKUM | Secara umum, terdapat beberapa prinsip dasar kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, yaitu: Asap rokok orang lain mematikan Tida...

Pengertian Kawasan Tanpa Rokok

SUDUT HUKUM | Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegitan memproduksi, menju...

Sejarah Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia dan Dasar Hukumnya

SUDUT HUKUM | Rokok dikenal sejak abad ke-19 oleh penduduk Kudus, dan bisnis rokok dimulai pada tahun 1906, sejak saat itulah bangsa Indon...

Pengertian Peraturan Daerah

SUDUT HUKUM | Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud de...

Penegakan Peraturan Daerah

SUDUT HUKUM | Istilah penegakan peraturan daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedu...