Perlindungan Hak Masyarakat Papua Berdasarkan Asas Otonomi khusus

SUDUT HUKUM | Secara umum perlindungan hak asasi manusia merupakan urusan Pemerintah Pusat, yang dapat dilimpahkan atau diperbantukan kepa...

Pengertian BUMDes

SUDUT HUKUM | Menurut Pasal 107 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa sumber pendapatan Desa salah satunya...

Otonomi Desa

SUDUT HUKUM | Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit te...

Konsep Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan

Seperti yang telah di jelaskan diatas bahwa Otonomi pada dasarnya adalah sebuah konsep politik. Otonomi itu selalu dikaitkan atau disep...

Asas Pelaksanaan Otonomi Daerah

Berbicara landasan asas pelaksanaan Pemerintahan Daerah, akan dijumpai tiga asas pokok yang selama ini sering digunakan banyak Negara yakni...

Prinsip-prinsip dalam Otonomi Daerah

Berbicara prinsip otonomi daerah perlu diketahui dulu makna secara substansial dari otonomi. Menurut David Held, otonomi secara subtansial ...

Otonomi Daerah

SUDUT HUKUM | Istilah Otonomi Daerah secara etimologis dapat diartikan sebagai pemerintahan sendiri. Istilah otonomi menurut Syafrudin, ba...

Otonomi Daerah

SUDUT HUKUM | Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Indonesia merupakan Negara kesatuan yang mengan...

Kewenangan Provinsi Aceh menurut MoU Helsinki

Kewenangan Provinsi Aceh menurut MoU Helsinki Kewenangan khusus apa saja yang diberikan kepada Provinsi Aceh dalam UU desentralisa...