Fungsi Pemilihan Umum

SUDUT HUKUM | Dalam negara demokratis (pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat) maka salah satu ciri utamanya adalah pemilhan umum untuk m...

Pengertian ”Sengketa Pilkada”

SUDUT HUKUM | Sengketa terjadi karena adanya benturan kepentingan. Oleh karena itu seiring dengan perkembangan masyarakat muncul hukum ya...

Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu

Pengawasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan  pemilu, sebab guna menjamin terselenggaranya pemilu yang dilaksanak...

Badan Peradilan Khusus Pilkada

SUDUT HUKUM | Dalam sejarah peradilan di Indonesia, istilah peradilan khusus dipahami sebagai  antonim dari pengertian peradilan pada umum...

Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014

SUDUT HUKUM | Dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tanggal 2 Oktob...

Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2015

SUDUT HUKUM | Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor Tahun 2014 Menjadi Un...

Pemilihan kepala daerah dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004

SUDUT HUKUM | Sistem pilkada dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu Pemilukada dan pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD. Faktor utama yang m...

Pemilihan Kepala Daerah Menurut UUD 1945 Sebelum Amandemen

SUDUT HUKUM | Dari teori dan praktik yang berkembang selama ini memperlihatkan bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis yang ter...

Sengketa Pilkada

SUDUT HUKUM | Salah satu perwujudan negara yang demokratis adalah diselenggarakannya pilkada  sebagai sarana untuk memilih Gubernur/Wakil ...

Badan Peradilan khusus pilkada

SUDUT HUKUM | Dalam sejarah peradilan di Indonesia, istilah peradilan khusus dipahami sebagai  antonim dari pengertian peradilan pada umum...