Demokrasi Lokal

SUDUT HUKUM | Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarkhi kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik negara. Artinya, akan terdapat sistem politik nasional yang didalamnya terdapat subsistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Pemilahan demokrasi lokal ini bukan berarti terdapat determinasi wilayah pemberlakuan demokrasi atau bahkan terdapat perbedaan demokrasi dari induknya. 

Demokrasi lokal ditujukan sebagai bagian utuh dari demokrasi di Indonesia dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik suatu negara yang derajat pengaruhnya berada dalam koridor pemerintahan daerah. Demokrasi lokal di Indonesia merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintahan daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat di lingkungannya.

Istilah demokrasi lokal bermakna banyak, tergantung ruang dan tempat, dan memang tidak ada satu pun konsep atau model yang bisa dianggap sebagai perwujudan terbaik dari demokrasi.Terdapat pemahaman umum mengenai proses-proses terpenting dari kehidupan demokratis yang dapat diterapkan secara universal.25 Secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Kehidupan berdemokrasi mengharuskan adanya pemilu berkala (atau reguler) dan murni dan kekuasaan bisa dan harus berpindah tangan melalui proses pemilihan yang jujur, bukan melalui kekerasan atau pemaksaan.
2. Dalam berdemokrasi, oposisi dan minoritas berhak untuk menyuarakan pandangan mereka dan mempunyai pengaruh (yakni bukan semata-mata memperoleh kursi atau suaranya terwakili) di dalam proses-proses pengambilan kebijakan. Jika suara minoritas tidak dapat diakomodasi, oposisi harus legal dan loyal dan tidak bertindak di luar institusi yang sah dan dengan kekerasan.
3. Harus selalu ada kesempatan melakukan pergantian di dalam menjalankan pemerintahan koalisi ; maksudnya, para pemilih harus bisa mencopot politisipolitisi tertentu dari jabatan yang mereka duduki dan menggantikan mereka dengan kepemimpinan baru.
4. Demokrasi mengharuskan adanya penghargaan sekaligus perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik yang paling dasar.
5. Dan, meski kontroversial, banyak yang percaya demokrasi juga harus disertai oleh hak-hak yang menyangkut masalah pembangunan, ekonomi, dan lingkungan, misalnya fasilitas air bersih, perumahan, dan kesempatan memperoleh pekerjaan.

Pembahasan mengenai makna demokrasi lokal juga harus mempertimbangkan pula pengaruh-pengaruh kebudayaan terhadap cara orang berpikir tentang demokrasi. Ada budaya yang memiliki tradisi berperan sertanya warga masyarakatnya dalam proses politik, sementara ada pula yang masyarakatnya acuh tidak acuh apakah pejabat suatu wilayah ditunjuk atau dipilih. Konsepkonsep yang dipaparkan ini bisa saja mempunyai arti berlainan di dalam latar belakang budaya yang berlainan pula. Hal terpenting adalah di dalam demokrasi tingkat lokal praktik-praktik tradisi yang telah mendarah daging di masyarakat misalnya peranan pemimpin atau tokoh tradisional perlu diintegrasikan secara hati-hati ke dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis.

Demokrasi lokal akan memberi fasilitas bagi proses pendidikan politik. Maksudnya, peran serta warga masyarakat memungkinkan setiap individu memperoleh informasi mengenai semua urusan dan masalah di masyarakat yang jika tidak, hanya diketahui oleh pejabat terpilih atau para profesional pemerintahan di kantor walikota. Penduduk yang terdidik dan memiliki informasi akan membuat demokrasi yang berarti pengambilan keputusan oleh rakyat semakin mungkin dan efektif. Peran serta masyarakat berarti mengurangi jurang pemisah antara para elite politik dan anggota masyarakat.

Format demokrasi pada aras lokal meniscayakan adanya derajat kualitas partisipasi masyarakat yang baik. Keterlibatan mereka dalam momentum pilkada langsung menjadi landasan dasar bagi bangunan demokrasi. Bangunan demokrasi tidak akan kokoh manakala kualitas partisipasi masyarakat diabaikan. Proses demokratisasi yang sejatinya menegakkan kedaulatan rakyat menjadi semu dan hanya menjadi ajang rekayasa bagi mesin-mesin politik tertentu.

Penguatan demokrasi lokal tidak akan tercipta manakala masyarakat hanya dijadikan objek politik dan konstituen yang pasif. Hal ini perlu ditegaskan guna menegakkan makna demokrasi itu sendiri. Demokrasi dengan cara ini akan lebih cepat meresap ke bawah dan dapat dirasakan secara konkret oleh masyarakat yang secara formal berada pada hierarkhi sistem politik yang paling rendah. Selain itu juga akan mengikis demokrasi yang bersifat elitis dan menumbuhkan demokrasi yang berjalan secara egaliter, sehingga proses demokratisasi akan lebih mengakar dan terlembagakan secara horizontal di tengah masyarakat.

Rujukan: 

Timothy D. Sisl, Demokrasi di Tingkat Lokal, Jakarta, IDEA, 2002.

Share this post